IndonesianJournal.id, Jakarta – Transisi Bersih menggelar Media Briefing dengan tajuk Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi. Acara ini digelar di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (14/1). Dalam media briefieng tersebut, Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, bahwa nikel dari sisi hilirisasinya sudah berhasil, cuma yang berhasil itu hanya kapasitas produksinya saja. Adapun manfaatnya untuk Indonesia itu masih jauh dari berhasil. Bahkan yang terjadi adalah paradoks.

“Produksi kita meningkat pesat sekali, kalau dihitung dari tahun 2017 itu sudah lebih dari 10 kali lipat, bahkan belasan kali lipat. Tapi manfaat ekonominya itu justru turun karena harganya turun,” jelas Arum membuka pemaparan dalam media briefing ini. “Jadi yang benar adalah peningkatan ekspor nikel disebabkan oleh peningkatan volumenya, bukan hilirisasinya,” sambungnya.

Namun, karena investasi yang terlalu besar ini efeknya justru malah buruk. Harga nikel jatuh, bahkan negara-negara tujuan ekspor nikel kita, tidak mau kalau harganya terlalu rendah karena itu merusak industri mereka. Akhirnya mereka menerapkan anti-dumping.

“Bayangkan kita sudah memberikan insentif dan beri subsidi agar harganya murah, ternyata pemerintah Cina tidak mau harganya terlalu murah. Akhirnya Cina memberlakukan bea masuk antidumping 20,2%, Eropa 10-20%, Amerika Serikat bahkan lebih antara 50-100%. Jadi negara-negara tujuan ekspor utama kita tidak mau harga nikel terlalu murah,” terangnya.

Dengan latar belakang yang seperti itu akhirnya dibuatlah strategi agar hilirisasi bisa diperbaiki. Strategi ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam tantangannya ada dua: Pertama, mengejar nilai tambah ekonomi. Kedua, mengejar daya saing. Selanjutnya harus membuat strategi, agar dua hal ini bisa tercapai secara optimal.

“Kita menggunakan analisis dominasi dan ketentuan pasar. Kalau kita menguasai pasar maka kita tidak perlu khawatir soal daya saing. Dari sisi dominasi, Indonesia adalah pemain terbesar di bidang nikel, baik dari sisi cadangan atau produksi. Lalu, apakah pasar nikel itu elastis atau tidak. Dari hasil analisis kami ternyata nikel itu pasarnya ada. Walaupun harganya naik konsumen tetap menggunakan nikel karena nikel digunakan untuk industri high tech terutama stainless steel dan logam. Nah dari dua hal ini kita buat strategi yang progresif. Kita dominan/menguasai pasar, dan pasarnya mau kita kontrol. Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan nilai tambah ekonominya. Kita push secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat dan pendapatan negara,” ungkap Arum.

Secara umum ada 5 prinsip agar hilirisasi nikel meningkatkan manfaat ekonomi.

– Pertama adalah kuota produksi, tujuannya untuk meningkatkan harga. Jadi produksi kita kurangi dengan hanya mengikuti konsumsi dunia. Kuota produksi ini dapat menaikkan harga nikel dunia.

– Kedua, tarif ekspor. Agar nilai ekspor juga mengalir kepada pemerintah maka diterapkan tarif ekspor yang signifikan agar pendapatan pemerintah itu signifikan yaitu sekitar 10 sampai 35 persen.

– Ketiga, pencabutan insentif. Dengan tarif ekspor ini secara otomatis pemerintah tidak perlu memberikan insentif bebas pajak untuk perusahaan asing. Tarif ekspor akan memperbesar pendapatan pemerintah dan sedikit mengurangi laba bersih perusahaan asing.

– Keempat peningkatan ESG (Environmental, Social dan Governance). Biaya produksi adalah nilai tambah bagi pemerintah. Kalau kuota dan tarif ekspor tidak meningkatkan biaya produksi, tapi kebijakan yang bisa menaikkan biaya produksi adalah kenaikan ESG yaitu kenaikan standar upah, standar sosial, dan lain-lain.

– Kelima adalah perlu menggagas organisasi nikel dunia, sama seperti OPEC.

“Posisi kita sekarang ini sama dengan negara-negara OPEC. Bedanya, OPEC adalah kumpulan negara-negara penghasil minyak, kita sendirian. Jadi kita tidak perlu mengkoordinasi banyak orang karena kita bisa menentukan sendirian. Jadi kita tidak perlu berkolaborasi dengan orang untuk membuat strategi sama seperti OPEC. Kalau OPEC bisa menaikkan harga minyak dunia sampai 10 kali lipat, maka kalau kita menaikkan harga nikel 2 kali lipat, itu kecil. Berikutnya kalau harga nikel kita sudah mencapai 2 kali lipat maka kita lanjutkan sampai 4 – 5 kali lipat,” terang Arum.

Masih menurut Arum, di era pemerintahan Presiden Prabowo, seharusnya harga nikel dunia bisa 2 kali lipat dan ini akan menjadi prestasi bila bisa dicapai. “Bayangkan kalau harga nikel naik 2 kali lipat maka pendapatan pemerintah dari nikel ini bisa mencapai Rp360 triliun per tahun dan terus meningkat. Bahkan kalau kita bisa menaikkan sampai 4 kali lipat maka pendapatan pemerintah itu bisa tembus Rp700-800 triliun dari nikel ini saja. Itu lebih besar dari gabungan PPh perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi nikel ini sama seperti minyak bagi Arab Saudi buat Indonesia, sayang kalau tidak digarap secara serius.”