Indonesian Journal, Jakarta — Jelang tengah hari di gang sempit Petukangan Utara, Jakarta Selatan, sebuah mesin dinyalakan. Bukan mesin pabrik. Mesin itu perkakas lem tembak yang dimodifikasi sebulan penuh secara trial and error.
Lembar-lembar plastik yang diraut terlebih dahulu dari botol mineral masuk dari satu ujung, lalu keluar sebagai lidi sepanjang 70 sentimeter. Dalam dua jam seratus lima puluh lidi terkumpul menjadi satu sapu. Jika seharian, empat sapu siap diperjualbelikan.
Inovasi sapu berbahan daur ulang itu memiliki segmen pembelinya sendiri. Viral ia dikomentari warganet hingga ke kawasan Indonesia Timur. Tapi, seperti hari-hari sebelumnya, tak ada satupun institusi perbankan nasional tahu, di sini, ekonomi kreatif Jakarta tengah tumbuh.
Inilah paradoks terbesar ekonomi kreatif Jakarta hari ini. Komunitas sudah bergerak. Inovasi sudah lahir. Tapi infrastruktur pendukungnya belum sampai ke tempat di mana pertumbuhan itu paling dibutuhkan.
Komunitas Sudah Bergerak, Tapi Bergerak Sendiri
Rangkuman program Jakpreneur tahun ini mencatat lebih dari 416.000 UMKM yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota menjadi anggota. Informasi ini berdasarkan konten yang terpublikasi dari kanal resmi Jakpreneur. Ini sebuah pencapaian yang mencerminkan skala dari ambisi yang tidak kecil (mengingat per Agustus 2024, yang tergabung mencapai 385.079 warga).
Tapi skala tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman.
Paradoks Rekam Jejak
Mintari, pendiri Ananda Beads Craft, adalah bukti pertama dari paradoks itu. Perempuan yang membangun usaha kerajinan manik-manik untuk memberdayakan anaknya yang berkebutuhan khusus. Usahanya kerap lolos kurasi berulang kali, mulai dari diundang langsung oleh Dinas, hingga menggelar workshop di Kompas Gramedia.
Rekam jejaknya sebagai pelaku ekonomi kreatif Jakarta tidak perlu diragukan. Tapi ketika ditanya soal akses pembiayaan dari ekosistem yang ia ikuti, jawabannya memukul.
“Aku gak butuh pinjaman banyak, paling di bawah 10 juta. KUR itu kecil tapi persyaratan dan dokumentasinya terlalu banyak,” katanya.
Solusi yang ia dapatkan justru bukan dari ekosistem resmi. Ia menemukan jalannya sendiri melalui kartu kredit bank Himbara yang bisa diambil kecil-kecil sesuai kebutuhan nyatanya.
Paradoks Inklusi
Jati, penggagas Dariruma Food yang membangun jejaring UMKM di Jakarta International Stadium, mewakili lapisan yang berbeda dari paradoks yang sama. Ia sudah di dalam sistem. Rekening Bank Jakarta ia punya, terdaftar pula sebagai anggota Jakpreneur sejak 2023. Tapi sistem belum berbicara dalam bahasa yang ia mengerti.
Ketika ditawari kredit usaha, ia tidak banyak bertanya. “Sebenarnya saya agak takut ambil program kredit. Takut gak bisa bayar,” katanya.
Pendapatan yang tidak kontinu karena model usahanya berpindah dari bazaar ke bazaar membuat tawaran pembiayaan terasa seperti risiko, bukan peluang.
Paradoks Jangkauan Informasi
Dan Saiful, Ketua RT 05/02 Petukangan Utara yang memimpin produksi sapu lidi dari botol plastik daur ulang di lingkungannya, mewakili lapisan yang paling jauh dari jangkauan ekosistem yang ada. Bukan karena ia tidak mau. Tapi karena informasi tidak pernah sampai ke mejanya.
“Seringkali informasi penting dari Jakpreneur itu tidak sampai ke warga di bawah. Saya sebagai ketua RT tidak mendapatkan informasi penting tersebut, sebagai buktinya,” katanya.
Tiga pelaku ekonomi kreatif. Tiga titik berbeda dalam ekosistem yang sama. Satu kesimpulan yang sama: komunitas sudah bergerak jauh lebih cepat dari infrastruktur yang seharusnya mendukungnya.
Infrastruktur yang Ada Belum Cukup Relevan
OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang mewajibkan lembaga keuangan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dalam pembiayaan UMKM. OJK juga mendorong optimalisasi pemanfaatan credit scoring serta segmentasi dan profiling UMKM yang lebih inovatif sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem pembiayaan. Regulasi yang datang justru karena gap antara produk yang tersedia dan kebutuhan nyata di lapangan masih terlalu lebar.
Gap itu bukan hanya soal pembiayaan. Ia juga soal informasi, soal relevansi program, dan soal jarak antara kebijakan yang dirancang di ruang rapat dan realita yang tumbuh di gang-gang sempit.
Sejarah membuktikan bahwa infrastruktur pendukung ekonomi yang paling efektif bukan yang paling besar, tapi yang paling dekat. BRI Unit Desa di era 1980-an menjadi contoh paling nyata dalam konteks Indonesia. Ketika bank-bank lain hanya melayani nasabah yang sudah mapan, BRI memilih masuk ke pelosok yang tidak dilirik siapapun. Hasilnya bukan sekadar angka kredit yang tumbuh, tapi sebuah ekosistem kepercayaan yang menjadi fondasi pertumbuhan UMKM nasional selama puluhan tahun.
Jakarta punya kesempatan yang serupa hari ini. Skalanya lebih urban, tantangannya lebih kompleks, tapi prinsipnya sama: infrastruktur yang ingin mendorong ekonomi kreatif berbasis komunitas harus bergerak turun ke level di mana komunitas itu hidup dan tumbuh.
Tiga Rekomendasi Kebijakan yang Bisa Dimulai Sekarang
Pertama, integrasikan data rekam jejak kurasi Jakpreneur sebagai instrumen penilaian kelayakan pembiayaan alternatif.
Data yang dibutuhkan sebenarnya sudah tersedia di tangan Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Selama ini, pelaku ekonomi kreatif yang lolos kurasi secara berjenjang dan mampu mempertahankan konsistensinya selama minimal dua tahun telah memiliki rekam jejak usaha yang terdokumentasi. Rekam jejak tersebut justru dapat memberikan gambaran kapasitas usaha yang lebih akurat dibandingkan laporan keuangan formal yang umumnya belum dimiliki oleh pelaku usaha mikro.
Mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem penilaian kredit merupakan langkah yang tidak memerlukan anggaran baru. Yang dibutuhkan justru koordinasi lintas institusi yang lebih serius agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan.
Kedua, jadikan jaringan infrastruktur keuangan daerah sebagai kanal distribusi informasi program ekonomi kreatif hingga level RT dan RW.
Jaringan kantor cabang dan agen Bank Jakarta yang tersebar di seluruh kelurahan Jakarta merupakan aset yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk melayani transaksi keuangan. Padahal, jaringan tersebut memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Memberi mandat kepada jaringan ini untuk secara aktif mendistribusikan informasi mengenai program Jakpreneur, pelatihan, dan pendampingan hingga ke tangan Ketua RT merupakan langkah yang tidak membutuhkan infrastruktur baru. Yang dibutuhkan hanyalah mandat yang lebih luas dibandingkan yang ada saat ini.
Banyak program pemberdayaan UMKM atau pelatihan keterampilan tidak mencapai target di tingkat RT bukan karena ketiadaan anggaran. Literasi dan akses informasi yang tidak merata (information gap) adalah kendala, seperti halnya yang dialami Saifulloh. Memanfaatkan jaringan layanan finansial yang sering dikunjungi masyarakat sebagai hub informasi akan memotong rantai birokrasi penyebaran informasi tersebut.
Ketiga, rancang skema pembiayaan mikro berbasis dampak lingkungan yang secara khusus menyasar komunitas pelaku ekonomi sirkular.
Di berbagai sudut Jakarta, inovasi seperti yang dilakukan Saiful sedang tumbuh diam-diam. Didorong oleh instruksi gubernur tentang pengelolaan sampah, oleh kesadaran lingkungan yang meningkat, dan oleh kebutuhan ekonomi warga yang mendorong kreativitas melampaui keterbatasan.
Produk daur ulang komunitas ini mulai mendapat apresiasi nasional dan mulai menarik perhatian korporasi besar. Tapi mereka tumbuh sepenuhnya di luar radar sistem keuangan formal.
Skema pembiayaan dengan plafon di bawah Rp5 juta tanpa agunan dapat dirancang menggunakan penilaian berbasis volume sampah yang berhasil dikonversi menjadi produk bernilai ekonomi. Pendekatan ini akan membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi sirkular di tingkat komunitas yang selama ini sulit memperoleh kredit formal. Jika diterapkan secara konsisten, Jakarta berpeluang menjadi kota pertama di Indonesia yang secara serius membiayai ekonomi sirkular hingga level komunitas terkecil.
Ketiga rekomendasi ini bukan program baru. Infrastrukturnya sudah ada. Data kurasi Jakpreneur sudah tersimpan. Jaringan cabang sudah tersebar. Potensi komunitas sudah terbukti. Yang dibutuhkan hanya satu hal yang selama ini paling sulit diwujudkan dalam tata kelola kota manapun di dunia, yaitu kemauan untuk bergerak lebih dekat dari yang selama ini dianggap cukup.
Daya Saing Global Dimulai dari Gang-gang Sempit
Jakarta Economic Forum berbicara tentang daya saing global. Tentang ekonomi kreatif yang mampu menempatkan Jakarta di peta dunia. Itu adalah cita-cita yang tepat dan perlu.
Tapi daya saing global tidak bisa dibangun diatas pondasi yang rapuh. Dan pondasi ekonomi kreatif Jakarta yang paling kuat justru ada di tempat yang paling jarang dilirik. Mereka ada di pos siskamling yang menjadi workshop, di tenda bazar yang ditopang bersama karena tidak ada yang bisa menanggungnya sendiri, dan di kerajinan tangan yang lahir dari kebutuhan memberdayakan anaknya yang berkebutuhan khusus.
Tiap hari Saiful masih akan melelehkan botol plastik di pos siskamling depan rumahnya. Anak-anak muda Petukangan masih akan memotong lidi dengan tangannya. Waiting list pembelinya masih akan bertambah.
Daya saing global Jakarta dimulai dari sana. Dari langkah kebijakan yang cukup rendah hati untuk turun ke level di mana pertumbuhan itu benar-benar hidup.