Indonesian Journal, Jakarta — Kementerian Kehutanan memperkuat pengembangan usaha perhutanan sosial lewat pelatihan penyusunan rencana bisnis bagi 60 peserta. Kegiatan berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 24 hingga 26 September 2026.
Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial merancang Workshop Penyusunan Business Plan sebagai bagian penguatan kapasitas kelompok. Peserta terdiri atas perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan pendamping dari berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, menyebut akses kelola perlu diikuti kemampuan usaha.
“Akses kelola memberikan kesempatan, tetapi usaha yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan,” kata Apri di Bogor, Kamis (24/9).
Menurutnya lagi, konsep perhutanan sosial memiliki komponen membangun kemitraan hingga menciptakan nilai tambah.
“Ketika masyarakat mampu mengenali potensi, membaca pasar, menciptakan nilai tambah, dan membangun kemitraan, Perhutanan Sosial menjadi jalan memperkuat ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Peserta membawa data potensi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial unggulan dari daerah asal mereka. Mereka belajar membaca karakter pasar, menghitung proyeksi keuntungan, dan menyusun strategi pemasaran memakai Business Model Canvas.
Apri menegaskan penerapan rencana usaha lebih penting dibanding sekadar dokumen tertulis.
“Yang kita dorong bukan sekadar membuat dokumen business plan, tapi bagaimana rencana itu diterapkan di lapangan. Kelompok perlu tahu apa yang dikembangkan, siapa pasarnya, dan berapa modalnya,” lanjutnya.
Potensi usaha yang dikembangkan mencakup kopi, aren, nipah, pala, dan hasil hutan bukan kayu lain. Ekowisata turut menjadi salah satu sektor yang didorong sesuai karakteristik wilayah setiap peserta.
Dalam workshop tersebut, peserta menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis berdasarkan potensi KUPS yang mereka bawa dari daerah masing-masing. Proses ini menjadi tahap akhir pelatihan sebelum rencana tersebut dibawa pulang untuk diterapkan di lapangan.
Program pengembangan usaha perhutanan sosial diharapkan membuat kelompok penerima akses kelola semakin mandiri secara ekonomi. Rencana bisnis hasil workshop menjadi bahan Balai dan pendamping memberi dukungan lanjutan.