Indonesian Journal, Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Sistem Saringan Sampah TB Simatupang di Jakarta Selatan, Senin (5/10). Fasilitas ini menjadi bagian penanganan sampah Sungai Ciliwung sejak hulu untuk mengurangi beban sampah Pintu Air Manggarai.
“Pagi hari ini, secara khusus saya ingin melihat sampah yang ditangani dari ujung. Karena sampah ini ditangani dari ujung sebelum masuk ke Manggarai,” ujar Gubernur Pramono.
Saringan sampah TB Simatupang tidak sekadar menahan sampah yang terbawa aliran sungai. Fasilitas ini turut melakukan pemilahan, pencacahan, dan pengolahan agar material yang masih bernilai dapat dimanfaatkan kembali.
“Penanganan sampah tidak lagi secara parsial, tetapi secara lebih holistik dan terencana. Dari Sungai Ciliwung ini hampir 30 persen sampah bisa diambil dan diolah di sini. Sebagian untuk dijadikan organik, sebagian residu, lalu sebagian lagi dipres untuk kebutuhan beberapa industri di sekitar sini,” katanya.
Material hasil pengolahan dimanfaatkan antara lain menjadi kompos, woodchip, dan bahan baku refuse-derived fuel. Sebagian material juga diolah lebih lanjut menjadi kompos dan maggot, sementara fasilitas ini turut menangani sampah berukuran besar.
Pemprov DKI Jakarta terus mengubah pola pengelolaan sampah dari pendekatan angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pilah Sampah. Pemprov DKI merencanakan pembangunan fasilitas serupa di 11 hulu sungai lain, termasuk Kali Sunter, Cipinang, dan Angke.
Tantangan Kapasitas yang Masih Nyata
Sebuah studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah mencatat alat penyaring serupa kerap kewalahan saat volume sampah tinggi, terutama musim hujan. Pada 2 Maret 2025, banjir sempat terjadi akibat 2.000 ton sampah yang menumpuk di saringan sampah Sungai Ciliwung. Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan 5.000 personel Tim Orange untuk menangani penumpukan tersebut.
“Kalau RDF Rorotan, RDF Bantargebang, sel, TPS 3R berjalan dengan baik, dan tempat ini juga bisa mengurangi beban sampah ke Manggarai, saya yakin penanganan sampah di Jakarta relatif tertangani dengan baik,” ujar Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta turut memperkuat penegakan aturan terhadap pelanggaran persampahan. Sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 29 penyedia jasa angkutan dan 44 pihak pembuang sampah sembarangan telah dikenai sanksi.
“Mudah-mudahan dengan penanganan yang tegas ini, pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Apalagi kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup panjang, hujan turun terbatas,” terangnya.
Upaya mengurangi beban sampah Pintu Air Manggarai ini menjadi bagian strategi pengendalian banjir Jakarta jangka panjang. Keberhasilannya tetap bergantung pada kapasitas fasilitas menghadapi volume sampah Sungai Ciliwung yang terus berubah tiap musim.