Indonesian Journal, Antalya — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pembiayaan karbon hutan harus memberi pembagian manfaat yang adil bagi perempuan dan masyarakat adat. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani di Paviliun ASEAN, COP31, Antalya, Turki (16/11/2026).
“Pembiayaan iklim harus didukung tata kelola yang kredibel, mekanisme yang transparan, serta pembagian manfaat yang adil.” Catur Endah menyampaikannya dalam sambutan penutup sesi tentang penerima manfaat karbon hutan.
Kemenhut mendorong lima langkah prioritas dalam forum itu. Langkah ketiga menyangkut pembiayaan iklim yang inklusif dan transparan dengan pembagian manfaat yang adil. Langkah keempat memperkuat kepemimpinan perempuan dan penerapan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Catur Endah merinci kelompok itu, yakni perempuan, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, dan penyandang disabilitas.
“Kelompok rentan lainnya harus dapat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh manfaat dari aksi iklim,” terang Dirjen Perhutanan Sosial tersebut dalam sambutannya.
Perhutanan Sosial kini mencakup 8,48 juta hektare dengan 11.364 persetujuan pengelolaan. Data Kemenhut hingga Oktober 2026 menunjukkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga terlibat. Penetapan hutan adat mencapai 177 unit seluas 376.280 hektare.
Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menempatkan pemegang Perhutanan Sosial dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku usaha perdagangan karbon. Mereka wajib didampingi mitra teregistrasi, dan laporan proyek harus memuat pelaksanaan kesepakatan pembagian manfaat. Naskah yang dapat diakses belum memperlihatkan porsi minimal bagi masyarakat.
Mekanisme Penyaluran Dana Karbon
Sebagai pembanding, penyaluran dana karbon Kalimantan Timur memperlihatkan bagaimana pembagian manfaat berjalan di lapangan. Program yurisdiksi yang didukung Bank Dunia itu berbeda dari perdagangan karbon Perhutanan Sosial.
Mongabay Indonesia melaporkan, dari dana tingkat tapak yang dikelola Kemitraan sebesar Rp130,79 miliar, tujuh komunitas adat menerima Rp1,75 miliar. Itu sekitar 1,3 persen, berdasarkan hitungan redaksi. Pemprov Kaltim menyebut porsi khusus masyarakat adat akan dikunci 6,5 persen pada tahap berikutnya.
Kepala Kampung Liu Mulang, Mahakam Ulu, Hendrikus Helaq mengatakan dana sekitar Rp378 juta tidak diterima tunai. Dana itu masuk anggaran kampung dan dipakai lewat proposal kegiatan seperti pengadaan bibit dan pelatihan kelompok tani. Mongabay juga melaporkan Bank Dunia menyebut rencana pembagian manfaat telah direvisi untuk mempermudah akses masyarakat adat yang belum diakui formal.
Secara nasional, baru 120 dari 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berkategori tertinggi, menurut data Kemenhut 2025. Angka itu dimuat Senator.id pada 1 Oktober 2026 dalam liputan program Women Forest Defenders. Catur Endah menyebut belum semua KUPS siap memenuhi persyaratan pembiayaan.
Program itu mencatat 42 dari 171 perempuan penjaga hutan yang tergabung duduk di posisi pengambil keputusan. Liputan itu juga mencatat perempuan masih jarang diundang dalam rapat soal hutan di tingkat desa.
“Persoalannya, akses ke informasi, ruang pengambilan keputusan, dan sumber daya untuk menjalankan usaha belum setara.” Pernyataan itu disampaikan Program Officer Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Dorta Pardede.
Masih Menunggu Payung Hukum
Di sisi lain, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan pada 27 Oktober 2026 menyebut percontohan Perhutanan Sosial 1.400 hektare di Maluku Utara. Sekitar 90 persen penerima surat keputusannya perempuan.
Pengakuan hak masyarakat adat juga masih menunggu payung hukum. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menargetkan RUU Masyarakat Adat rampung paling lambat awal tahun depan. Rapat dengar pendapat pada 7 Oktober 2026 kembali memunculkan isu tanah ulayat dan tumpang tindih kewenangan, menurut Katadata.
Catur Endah menegaskan pembelajaran dari forum perlu menjadi tindakan melalui kebijakan, penguatan kapasitas, akses pembiayaan, dan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan dinilai perlu agar pembiayaan iklim menjangkau tingkat tapak.

