Indonesian Journal, Jakarta — Amnesty International Indonesia mendesak negara menghentikan kampanye disinformasi di ruang digital, Kamis (19/11/2026).. Desakan itu menanggapi laporan Google yang menutup 19.389 kanal YouTube karena terlibat operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
“Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia,” ujar Usman Hamid. Ia menilai akun semacam itu bertujuan membungkam kritik di ruang digital.
Amnesty menyebut kampanye semacam itu mengancam kebebasan berekspresi dan ruang sipil di Indonesia. Lembaga tersebut mendesak negara, Google, dan platform media sosial mengambil langkah konkret.
Rincian Penutupan Kanal dalam Laporan Google
Google menerbitkan laporan itu pada 30 Oktober 2026. Dalam catatannya, perusahaan tersebut menutup 6.888 kanal pada Juli, termasuk 17 kanal berbahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu. Pada Agustus, jumlahnya kemudian melonjak menjadi 10.134 kanal.
Kanal yang ditutup pada Agustus juga mengkritik pihak yang menanggapi pemerintah secara negatif. Pada September, Google menutup 2.350 kanal yang mendukung pemerintah dan administrasinya. Google tidak merinci identitas kanal yang ditutup dalam laporan tersebut.
Jika dihitung sejak Januari, Google telah menutup 23.827 kanal terkait Indonesia hingga September 2026. Jumlah itu terdiri atas 3.598 kanal pada kuartal pertama dan 840 kanal pada kuartal kedua. Kuartal ketiga mencatat 19.389 kanal, terbanyak dibanding dua kuartal sebelumnya.
Amnesty menyebut temuan Google sejalan dengan laporan investigasinya berjudul “Membangun Musuh Khayalan” yang terbit 19 Mei 2026. Laporan setebal 160 halaman itu mengungkap peran aktor negara dan non-negara dalam menyebarkan disinformasi terhadap masyarakat sipil. Amnesty menyebut pelabelan “antek asing” berlangsung selama 18 bulan pemerintahan Prabowo.
Dampak bagi Ruang Sipil
Amnesty menilai kampanye tersebut menciptakan efek jeri bagi masyarakat sipil. Berbeda dengan “efek jera”, warga disebut memilih sensor diri, menahan diri bergabung dengan koalisi kritis, atau membatasi visibilitas publik. Alasannya, mereka takut menghadapi serangan lanjutan.
Laporan Amnesty pada Mei 2026 mencatat gelombang protes warga sejak Oktober 2024. Isu yang disuarakan mencakup korupsi, pemotongan anggaran, degradasi lingkungan, dan perluasan kewenangan militer.
Hak berekspresi, berkumpul damai, dan berserikat menjadi dasar kerja ruang sipil komunitas dan pembela lingkungan. Amnesty menilai kampanye disinformasi berdampak negatif pada hak konstitusi itu, termasuk hak membela HAM. Dampak spesifik pada kelompok tertentu belum dapat dipastikan karena identitas kanal tidak dirinci.
Amnesty mendesak seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri tidak memakai anggaran negara untuk kampanye disinformasi. Lembaga itu juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan yang melarang badan negara menyebarkan disinformasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pengkritik pemerintah. Aturan itu perlu memuat prosedur disiplin dan sanksi bagi pejabat yang terlibat.
“Masyarakat Indonesia berhak atas manfaat pajak yang mereka bayarkan lewat pelayanan publik dan informasi yang jujur,” kata Usman. Ia menyampaikannya saat meminta anggaran negara tidak dipakai untuk kampanye disinformasi.
Amnesty juga meminta Google dan perusahaan teknologi lain melakukan uji tuntas HAM terhadap konten disinformasi. Google diminta transparan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia. Seluruh platform media sosial diminta meningkatkan moderasi konten bersama kelompok masyarakat sipil yang rentan dan menyediakan pemulihan bagi korban.

