Indonesian Journal, Jakarta — Kementerian Perdagangan mendorong kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) demi perlindungan konsumen. Dorongan itu disampaikan dalam diskusi publik di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 11 November 2026. Kegiatan itu digelar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bersama Yayasan Jiva Svastha Nusantara.
Diskusi bertema perlindungan konsumen melalui edukasi kepatuhan depot air minum isi ulang yang aman, sehat, dan berdaya saing. Tujuannya meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas aturan sekaligus memastikan hak konsumen memperoleh air minum yang aman dan bermutu. Acara dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung, Dudy Prayudi, yang mewakili Wali Kota.
Sekretaris Ditjen PKTN, Sri Sugy Atmanto, menekankan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Kolaborasi itu diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pelaku usaha, khususnya dalam pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Pemenuhan standar keamanan, higiene, dan sanitasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha,” ujar Sri Sugy Atmanto. Ia berharap kegiatan itu menghasilkan komitmen dan tindak lanjut konkret, termasuk memperluas kepemilikan SLHS.
Perizinan Berbasis Risiko dan Kepatuhan Usaha DAMIU
Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Bandung, Dede Didin Jadidin, menjelaskan kewajiban perizinan usaha DAMIU. Usaha Air Minum Isi Ulang wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Klasifikasi KBLI 11052 menempatkan usaha ini pada kategori risiko menengah tinggi.
Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Terverifikasi. Mereka juga harus memenuhi persyaratan perizinan penunjang kegiatan usaha berupa SLHS. Menurut Dede, aspek legalitas itu perlu diiringi standar operasional yang menjaga keamanan bahan baku dan sanitasi.
Asdamindo mencatat hanya 4,01 persen dari 84.558 depot terdata yang memiliki SLHS per Desember 2025. Satpol PP DKI Jakarta menutup 18 depot pada awal Oktober 2026 karena kualitas air dan perizinan belum terpenuhi. Kemendag juga memasang poster edukasi aturan usaha di sejumlah DAMIU di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan.
Kepatuhan Bukan Sekedar Urusan Izin
Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti, menyoroti keamanan dan kualitas air minum isi ulang. Air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, menurut dia, berpotensi menimbulkan diare, tifus, dan hepatitis A.
Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan seluruh tahapan operasional memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Tahapan itu mencakup kelayakan tempat usaha, kualitas air baku, proses filtrasi dan sterilisasi, serta kebersihan penjamah dan wadah. Ia menekankan kepemilikan SLHS, pemeriksaan kualitas air berkala, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
SLHS termasuk persyaratan perizinan penunjang kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku DAMIU. Depot tanpa SLHS belum memenuhi salah satu kewajiban itu.
Salah satu peserta, pelaku usaha DAMIU Yusran Mubaraq, mengaku memperoleh banyak informasi baru. Informasi itu mencakup aspek hukum, kesehatan, SLHS, dan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami,” jelas Yusran Mubaraq. Ia menilai diskusi menjadi kesempatan berinteraksi langsung dengan narasumber yang ahli di bidangnya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku DAMIU bukan sekadar urusan izin. Menurut dia, kepatuhan juga merupakan wujud tanggung jawab melindungi hak konsumen.
“Perlindungan konsumen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan usaha,” ujar Moga Simatupang. Ia menyebut kepatuhan dalam menjamin keamanan dan kualitas produk menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat.

