Indonesian Journal, Jakarta — Pemerintah menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi rumah utama badak Jawa, sementara lokasi habitat kedua belum diputuskan. Kepastian itu menyangkut warga desa penyangga yang hidup berbatasan dengan kawasan tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu di DPR pada Kamis (19/11/2026). Ia menyebut hutan di kawasan itu akan diperbaiki dan dijaga lebih ketat dengan kamera jebak serta lebih banyak polisi hutan. Lokasi habitat kedua, seperti Baluran dan Alas Purwo, masih dalam tahap studi.
Ia memastikan keputusan tidak diambil sepihak. “Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” katanya.
Dalam diskusi pakar di Jakarta pada Kamis (19/11), perpindahan awal diarahkan ke kawasan pengembangbiakan seluas 5.100 hektare di dalam TNUK. Untuk kelompok pendiri populasi baru, acuan jumlahnya paling banyak 10 individu.
Guru Besar IPB University Harini Muntasib meluruskan istilah yang dipakai. “Istilah yang tepat adalah translokasi, bukan relokasi yang merujuk pada pemindahan manusia,” ujarnya.
Dukungan Warga Sebagai Syarat Penting
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hendra Gunawan menyebut dukungan warga tak kalah penting. Pemerintah memakai 13 kriteria kelayakan habitat kedua, sedangkan lokasi, jumlah, dan waktu pemindahan belum diputuskan.
Hendra menyampaikan hal itu dalam wawancara dengan Humas BRIN pada Selasa (17/11/2026). “Dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua,” ujarnya.
Kajian terdahulu yang dirujuk BRIN, termasuk survei 2015 terhadap 540 responden di 18 desa, menunjukkan penerimaan warga berbeda tajam. Di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, penerimaan mencapai 85,8 persen. Di sekitar hutan Cikeusik, Pandeglang, angkanya hanya sekitar 24 persen dan 55 persen responden memilih netral.
Sebagian warga Cikeusik keberatan jika badak Jawa dipindahkan ke luar Banten karena menganggapnya identitas daerah. Warga sekitar Cikepuh justru berharap kehadiran satwa itu memperkuat perlindungan hutan, membuka lapangan kerja, dan mendorong wisata alam.
Desa Penyangga Ujung Kulon dan Penghidupan Nelayan
Di sekitar Ujung Kulon sendiri, desa penyangga tersebar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Sumur termasuk kecamatan nelayan yang berstatus zona penyangga TNUK, dan menangkap ikan menjadi mata pencaharian utama warganya. Sebagian hasil tangkapan nelayan setempat berasal dari perairan Ujung Kulon.
Kajian yang terbit pada 2015 mencatat sebagian besar warga di dua kecamatan itu masih berkesejahteraan rendah. Data yang lebih mutakhir belum diperoleh redaksi hingga berita ini ditulis.
Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan sebagian perairan di sekitar TNUK masuk Wilayah Usaha Pertambangan. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut kementerian itu, kawasan taman nasional tidak termasuk dan belum ada izin tambang yang terbit.
Penetapan wilayah usaha pertambangan bukan izin menambang. Setiap izin tetap wajib memenuhi tata ruang, kesesuaian ruang laut, dan persetujuan lingkungan.
Peneliti BRIN Wanda Kuswanda menekankan langkah pertama adalah memperkuat perlindungan badak di habitat aslinya. Ia menilai penentuan habitat kedua membutuhkan riset panjang dan sikap cermat.

