Indonesian Journal, Jakarta — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersiap mengganti bahan bakar 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan batu bara rendah kalori. Artinya, batu bara itu menghasilkan panas lebih sedikit, dengan target turun hingga 3.600 kilokalori per kilogram (GAR). Rencana bertahap ini disampaikan Plh Direktur Utama Rakhmad Dewanto di Minerba Convex 2026, JIExpo Jakarta.
Pada 2027, kebutuhan batu bara PLN Group dan pembangkit swasta diperkirakan mencapai 174 juta ton. Sebanyak 76 juta ton di antaranya berjenis rendah kalori. Menurut data Badan Geologi, 75,3 persen cadangan batu bara Indonesia memang berkualitas rendah kalori.
Masalahnya, sebagian besar PLTU tidak dirancang untuk batu bara seperti ini.
“Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah,” ujar Rakhmad. Ia menyebut penyesuaian mesin butuh waktu, biaya, dan pembangkit pengganti saat unit dihentikan sementara.
Dampak Batu Bara Rendah Kalori bagi Udara
Lalu, bagaimana dampaknya bagi udara? Sejauh ini belum ada data terbuka yang membandingkan kedua jenis batu bara itu di PLTU Indonesia. Petunjuk awal datang dari studi peneliti ITS di jurnal Case Studies in Chemical and Environmental Engineering.
Studi itu menguji boiler kecil yang membakar batu bara murni dan campuran biomassa, yakni bahan bakar dari limbah tumbuhan. Batu bara murni menghasilkan karbon monoksida 2.667 miligram per meter kubik, jauh di atas campuran biomassa. Nitrogen oksida juga lebih tinggi, yakni 312 dibanding 209 miligram per meter kubik.
Namun, studi itu tidak membandingkannya dengan batu bara kalori menengah. Jadi hasilnya belum menjawab dampak coal switching, yakni pergantian jenis batu bara di pembangkit.
Bukti lapangan datang dari PLTU Suralaya unit 6 dan 7, yang mesin penggilingnya sudah dimodifikasi. Kini kedua unit bisa memakai batu bara 4.100 sampai 4.300 kilokalori per kilogram, dari sebelumnya 4.600 sampai 4.800. Angka itu masih di atas target 3.600, meski cara mengukurnya belum tentu sama.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut program ini akan diperluas ke pembangkit lain. Retrofit berarti memodifikasi pembangkit lama, dan PLN berharap emisi gas buangnya lebih rendah.
“Kami masih harus melakukan retrofit terhadap PLTU kami,” kata Darmawan saat membahas sistem Jawa di DPR pada 2 Juli 2026.
Sorotan Publik, Pasokan, dan Biomassa
Sorotan pada PLTU Suralaya menguat pada Agustus 2026 karena kaitannya dengan kualitas udara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa salah satu contoh yang terkenal adalah Suralaya saat membahas pembakaran industri di sekitar Jakarta. Jurnal Total Environment Advances edisi Maret 2026 mencatat Jawa dan Bali penyumbang 61 persen emisi CO2 dan debu halus PM2.5 PLTU.
Pasokan juga mempengaruhi pilihan bahan bakar, terutama setelah gangguan pasokan batu bara kalori menengah pada Juni 2026.
“Tidak semua PLTU PLN membutuhkan batu bara kalori menengah,” Pengurus Perhapi Ardhi Ishak Koesen menilai. Menurut dia, yang memerlukannya adalah PLTU ultra supercritical (teknologi tinggi), sementara sebagian lain bisa mencampur batu bara.
Pilihan pendamping yang dipromosikan adalah biomassa. Menurut PLN EPI, realisasinya mencapai 1,842 juta ton per 26 Oktober 2026. Namun, PLTU batu bara serbuk hanya bisa mencampur sekitar 10 persen biomassa.
Batas campuran berbeda tiap tipe pembangkit, yakni di atas 25 persen untuk CFB dan di atas 70 persen untuk stoker. Pada Mei 2026, Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengkritik penggunaan biomassa di PLTU.
“Solusi palsu karena tetap mempertahankan ketergantungan pada PLTU batubara,” kata Ahmad Ashov Birry.
Ada tiga hal yang perlu dipantau, yaitu daftar 16 PLTU, data emisi terbuka setelah retrofit, dan jadwal pembangkit pengganti. Dampak terhadap abu sisa pembakaran juga masih menjadi pertanyaan bagi warga sekitar pembangkit.