Indonesian Journal, Sinjai — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kerja sama ini untuk mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di desa pesisir. Sinergi ini diklaim memastikan infrastruktur KNMP dikelola profesional dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.
Sinergi ini ditandai penandatanganan MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Turut lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) empat pejabat, mencakup Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN. Penandatanganan berlangsung di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).
Menteri Trenggono mengutip arahan Presiden Prabowo soal ekonomi masyarakat desa pesisir.
“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya,” ujarnya.
KNMP disebut menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan.
Ia menegaskan tujuan akhirnya adalah nelayan melaut tanpa memikirkan modal.
“Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” katanya.
Skema ini menempatkan koperasi sebagai penopang ekonomi utama di desa pesisir.
Ruang lingkup kerja sama KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran data dan informasi antarlembaga. Kerja sama itu juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi. Penguatan usaha, daya saing koperasi, dan pemberdayaan kemitraan koperasi di desa pesisir turut menjadi fokus.
Penugasan Agrinas
SKB menugaskan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) mengelola dan mengoperasionalkan KNMP bersama KDKMP. Penugasan itu mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh koperasi desa. Penyusunan rencana bisnis serta perluasan akses pemasaran hasil laut juga masuk dalam penugasan tersebut.
KKP mencatat sudah membangun KNMP di 100 lokasi desa pesisir sepanjang tahun 2025. Sebanyak 65 di antaranya berstatus uji coba operasional. Program ini disebut bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan.
Pembangunan KNMP direncanakan berlanjut hingga 2029, menyasar 5.000 desa pesisir di seluruh Indonesia. Menteri Trenggono menyebut saat ini progres sudah menuju 1.269 titik.
“Tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik,” ujarnya.
Ia menambahkan, survei ke lokasi pesisir termasuk pulau-pulau kecil akan terus dilakukan. Survei ini untuk memetakan kendala dan kebutuhan nelayan setempat. Data tersebut akan menjadi dasar pembangunan KNMP di tahap berikutnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan tampaknya menempatkan koperasi desa pesisir sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nelayan. Pembangunan KNMP akan menjadi indikator keberhasilan program, di tengah desakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) agar dampak ekologi pesisir tidak diabaikan.