Indonesian Journal, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot proyek hilirisasi, terutama di sektor minyak dan gas bumi. Satu di antara proyek tersebut adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang telah lebih dulu meluncur, selain 13 proyek lain yang belum lama secara resmi dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran proyek hilirisasi di sektor minyak dan gas bumi (migas), terutama diharapkan mampu memperkecil defisit neraca perdagangan di sektor tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada periode Januari-Februari 2026, defisit migas telah menyentuh angka US$3,2miliar.
“Jika pola ketergantungan terhadap energi impor ini berlanjut tanpa koreksi signifikan, defisit tahun ini diproyeksikan membengkak hingga US$19 miliar, sebuah situasi yang menempatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan ruang fiskal nasional dalam risiko tinggi,” ungkap Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, Rabu (06/05/2026).
Karena itulah, kehadiran kilang modern RDMP Balikpapan yang akan memproduksi hasil olahan minyak mentah, seperti bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), maupun petrokimia, diharapkan mampu menurunkan beban impor. Pemerintah berharap kilang hasil revitalisasi yang menelan investasi US$7,4 miliar atau sekitar Rp127 triliun itu dapat meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph. Tambahan output bersih sebesar 100 ribu bph tersebut akan menjadi katup pengaman untuk menekan ketergantungan pada pasokan BBM luar negeri.
Herry Gunawan menilai, modernisasi kilang merupakan konsekuensi logis untuk meningkatkan efisiensi kilang nasional yang cenderung sudah uzur. Ia menyoroti produktivitas kilang Indonesia yang cenderung stagnan selama satu dekade terakhir (2015-2024), bahkan rasio hasil olahan (refinery yield) menyentuh level terendah sebesar 0,80 pada tahun 2024.
“RDMP Balikpapan memang memberikan jawaban secara teknologi, namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana investasi sebesar ini bisa memberikan efek rambatan yang luas bagi ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujarnya.
Guna mengukur efek tersebut, NEXT Indonesia Center melakukan simulasi ekonomi menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil analisis menunjukkan adanya potensi dampak positif pada beberapa indikator makro, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi mendapat tambahan sebesar 0,72% atau sekitar Rp142 triliun. Proyek ini juga berfungsi sebagai instrumen substitusi impor dengan potensi penurunan impor seluruh komoditas barang dan jasa sekitar 1,51% atau sekitar Rp59,8 triliun.
Herry merinci bahwa berdasarkan data Kementerian ESDM, operasional kilang ini diperkirakan memberikan potensi substitusi impor hingga Rp68 triliun per tahun. Nilai tersebut mencakup pengurangan impor bensin senilai Rp44,6 triliun, solar Rp14,9 triliun, avtur Rp5,4 triliun, dan LPG sebesar Rp2,9 triliun.
“Hasil riset mandiri kami menemukan dampak yang lebih luas pada sektor riil, yakni potensi penyerapan tenaga kerja yang diprediksi bertambah hingga 1,28 juta orang serta kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 0,82%,” paparnya.
Dominasi Sektor Migas
Meskipun indikator makro terlihat menjanjikan, Herry memberikan catatan kritis mengenai rambatan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hasil simulasi menunjukkan dampak terhadap penurunan kemiskinan masih relatif terbatas, yakni berkurang sekitar 68,9 ribu orang dengan tingkat kemiskinan turun tipis dari 9,03% menjadi 9,00%.
“Ada indikasi bahwa manfaat ekonomi RDMP Balikpapan terasa lebih kuat di wilayah perkotaan yang terkait erat dengan sektor industri dan jasa dibandingkan wilayah perdesaan,” ungkap Herry.
Selain itu, dampak sektoral proyek ini tercatat masih sangat terkonsentrasi pada industri pengilangan migas yang tumbuh signifikan sebesar 22,25%. Sementara sektor-sektor krusial lainnya seperti manufaktur dan pertanian justru menunjukkan pertumbuhan yang masih terbatas atau bahkan tertekan.
Pihaknya menegaskan bahwa RDMP Balikpapan adalah langkah maju yang penting namun bukan merupakan solusi tunggal untuk menyelesaikan persoalan migas secara instan. Arah kebijakan ini dinilai sudah tepat karena meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, namun harus dikelola dengan kebijakan lanjutan agar tidak menjadi investasi yang terisolasi.
“RDMP Balikpapan sebaiknya dilihat sebagai fondasi awal, bukan tujuan akhir. Kalau dimanfaatkan dengan tepat, ini bisa jadi titik balik menuju kemandirian energi. Tapi kalau tidak, kita hanya akan mengolah lebih banyak tanpa benar-benar memperbaiki masalah dasarnya,” tutup Herry Gunawan.