Indonesian Journal, Jakarta – Kestabilan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya pembangunan sebuah negara dipengaruhi berbagai hal. Misalnya kestabilan geopolitik, terjaminnya rantai pasok global dan juga persaingan sumber daya strategis. Dan buat memastikan kestabilan semua sektor tersebut diperlukan peran pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi dan menjamin keamanan iklim investasi.
Di Indonesia sendiri, beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan peran pemerintah dalam semua sektor pembanguan. Dari mulai pembangunan ekonomi nasional dan penguatan peran BUMN, pembentukan Danantara yang menjadi hilirisasi industri pembangunan infrastruktur. Sehingga melahirkan berbagai kebijakan dan juga program nasional yang strategis.
Chairman Soemitro Economic Forum, Dr. Harryadin Mahardika, dalam gelaran Economic Frontline 2026, dengan tema State Capitalism 2.0: Driving Indonesia’s Next Phase of Growth, yang digelar pada Rabu (29/7), menyebut dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Pertama adalah kesehatan fiskal. Kedua, program-program strategis, termasuk program transisi energi.
Tak hanya itu, Harryadin menyoroti apa saja pengaruh dengan meningkatnya state capitalism terhadap industri kreatif. Ia memberi contoh di Cina, Singapura, bahkan Uni Emirat Arab, industri kreatif mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini membuat dorongan pertumbuhan yang luar biasa karena ketika negara hadir. Namun, di sisi lain, Harryadin melihat, di negara-negara lain, adanya campur tangan yang terlalu ketat dari negara, justru membuat industri kreatif gagal tumbuh, bahkan mati.
Sementara itu, Andhyta Firselly atau biasa disapa AFU, Climate and Asset Principal dari Think Policy memulai bahasannya dengan mengutip buku Gambiling on Development dari Stevan Dercon. Dalam bukunya tersebut, Dercon menyatakan banyak negara berkembang gagal berkembang bukan semata karena kurangnya sumber daya, melainkan karena tidak adanya “development bargain” — kesepakatan politik-ekonomi di antara elite untuk benar-benar menempatkan pembangunan sebagai prioritas utama.
“Selama kesepakatan itu belum terjadi, mau didesain institusinya seperti apa pun, akan diarahkan untuk sebesar-besarnya eksploitasi dan rente jangka pendek,” kata wanita yang akrab disapa AFU.
Kehadiran pemerintah tetap diperlukan dalam pembangunan dan dinamika pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalaml porsi yang tepat Semua program yang dilakukan pemerintah berasal dari uang rakyat, dan setiap program diperlukan perencanaan yang baik.