Indonesian Journal, Jakarta — DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perubahan APBD 2026 menjadi Rp79,56 triliun dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/9). Angka itu turun Rp1,76 triliun dari APBD murni 2026 sebesar Rp81,32 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan penyesuaian anggaran tidak mengganggu layanan dasar warga. Tiga sektor prioritas, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, disebut tetap terjaga meski ruang fiskal menyempit.
“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana,” tegas Rano.
Dalam postur APBD murni 2026, sejumlah pos pendidikan sudah dianggarkan, termasuk sekolah swasta gratis senilai Rp282,46 miliar. Sektor kesehatan mencakup BPJS Kesehatan senilai Rp1,40 triliun serta pembangunan fasilitas kesehatan Rp360,49 miliar. Rincian pos-pos ini berasal dari postur sebelum perubahan, belum ada angka resmi pasca-penyesuaian per sektor.
“Kita berupaya agar APBD ini tidak mengurangi layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, itu yang selalu kita jaga,” ujar Suhud, Kamis (17/9).
Efisiensi anggaran menyasar pos belanja yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan layanan warga. Belanja makan minum, kunjungan kerja, dan seminar menjadi contoh pos yang dipangkas di sejumlah dinas.
Klaim layanan dasar tetap aman merupakan komitmen politik oleh Pemerintah DKI Jakarta. Warga berharap komitmen menjaga layanan dasar ini benar-benar terealisasi begitu dokumen APBD-P resmi dipublikasikan. Kepastian itu akan menentukan apakah janji pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial benar-benar terbukti di lapangan.