Indonesian Journal, Jakarta — Gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi merumuskan deklarasi keadilan iklim di Jakarta pada 18 November 2026. Mereka menuntut pengarusutamaan gender dan inklusi dalam kebijakan iklim lewat 12 poin.
Tuntutan utama adalah pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas sebagai syarat mutlak keputusan publik. Itu mencakup kebijakan transisi energi berkeadilan dan aksi iklim lainnya. Mereka juga menuntut hak veto bagi perempuan untuk menolak proyek yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian.
Sebelumnya, lokakarya tiga hari sejak 16 November diikuti oleh hampir seratus perwakilan. Penyelenggaranya Yayasan Madani Berkelanjutan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Perempuan Indonesia, dan PPSW bersama Kementerian PPPA. Deklarasi itu diserahkan langsung kepada empat kementerian dan Komnas Perempuan.
Menuntut Akses Pendanaan dan Kebijakan yang Inklusif
Anggalia Putri Permatasari dari Yayasan Madani Berkelanjutan menyebut kelompok rentan menyumbang emisi paling kecil namun menanggung dampak terberat. Menurutnya, aspirasi perempuan dan penyandang disabilitas wajib menjadi pertimbangan utama di meja perundingan. Ia juga meminta pendanaan iklim sampai ke akar rumput lewat mekanisme yang bisa diakses langsung kelompok itu.
Rina Prasarani dari HWDI mendesak pemerintah beralih dari pendekatan karitatif ke pemenuhan hak asasi konstitusional. Menurutnya, inklusi sejati bukan sekadar kuota kehadiran. Kebutuhan penyandang disabilitas harus masuk perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana, disertai anggaran khusus dan sarana evakuasi aksesibel.
“Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan,” ungkap Barbara dari HWDI NTT.
Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari menilai ketimpangan dampak krisis iklim tidak bisa diatasi dengan strategi seragam. Menurutnya, prinsip kesetaraan gender, responsif disabilitas, dan inklusi sosial harus menjadi fondasi, bukan formalitas. PPSW menegaskan perempuan bukan hanya perlu dilindungi, tetapi juga aktor penting dalam membangun solusi dan ketahanan komunitas.
Dalam diskusi kebijakan iklim inklusif di Jakarta pada Januari 2026, seorang pembicara menyebut 64 persen UMKM di Indonesia dikelola perempuan. Namun, menurut pembicara itu, akses UMKM perempuan terhadap pendanaan hijau masih sangat terbatas.
Respons Kementerian soal Proporsi Peran Perempuan
Heny Puspita Affan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup mendorong perempuan tampil sebagai pemimpin dan penggerak aksi iklim. Menurutnya, Program Kampung Iklim telah menetapkan proporsi peran perempuan untuk atasi krisis iklim di tingkat komunitas. Program itu akan diperluas dengan melibatkan penyandang disabilitas, kelompok orang tua, dan generasi muda secara aktif.
Besaran proporsi itu belum dijelaskan. Tanpa angka tersebut, publik sulit menakar sejauh mana perempuan terlibat mengatasi krisis iklim di tingkat tapak.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian PPPA Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati menyambut hangat 12 poin tuntutan itu. Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan kementerian terkait.
“Suara dari tapak ini siap kami sampaikan kepada pimpinan, kami teruskan ke kementerian terkait, serta didorong ke ajang Musyawarah Ibu Bangsa bersama para legislator perempuan pada momentum Peringatan Hari Ibu, demi memastikan pengawalan agenda kebijakan berlangsung paralel dari tingkat akar rumput hingga pembuat keputusan,” terang Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Kementerian PPPA.
Kementerian PPPA menjadwalkan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026. Pertemuan itu akan menginisiasi pokja lintas sektor untuk mempercepat Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim bersama masyarakat sipil. Pada April 2026, Kementerian PPPA bersama Uni Eropa juga memulai pembentukan pokja lembaga masyarakat untuk rencana aksi itu.
Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Anny Meilani, menilai gerakan ini positif. Ia menekankan kejelasan peran dan jaminan perlindungan bagi perempuan di sektor kehutanan, terutama yang ikut patroli dan memadamkan kebakaran. Dokumen deklarasi akan dibahas bersama jajaran eselon satu dan dilaporkan kepada pimpinan kementerian.
Setelah lokakarya, utusan dari 27 provinsi berkomitmen memperluas konsolidasi di daerah mereka. Mereka memegang prinsip bahwa keadilan iklim tidak akan terwujud tanpa keadilan sosial, pemulihan ekologis, dan kesetaraan. Di tingkat global, Indonesia menggelar forum pemimpin perempuan untuk iklim dan lingkungan di Paviliun Indonesia pada COP31 Antalya, 9 November 2026.

