Krisis Ekologis Tekan Perempuan dan Disabilitas, 27 Provinsi Serukan 12 Tuntutan

Indonesian Journal, Jakarta — Krisis ekologis memaksa perempuan dan penyandang disabilitas menanggung beban yang tidak setara. Hampir seratus perwakilan gerakan perempuan muda dan disabilitas dari 27 provinsi merumuskan deklarasi di Jakarta pada 18 November 2026.

Deklarasi bertajuk Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim itu lahir dari lokakarya tiga hari sejak 16 November. Gerakan perempuan dan disabilitas menyerukan 12 poin tuntutan kepada pemerintah.

Pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas menjadi syarat mutlak keputusan publik, termasuk kebijakan transisi energi berkeadilan. Peserta juga menuntut hak veto bagi perempuan untuk menolak proyek yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian.

Seruan keadilan iklim perempuan ini berangkat dari pengalaman lapangan di banyak daerah. Pertemuan nasional itu diinisiasi Yayasan Madani Berkelanjutan, HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan PPSW bersama Kemen PPPA.

Beban Berlapis dari Riau hingga Maluku

Claudya Fritsca dari HWDI Riau menyebut penyandang disabilitas di sana menghadapi banjir dan karhutla berulang setiap tahun. Kondisi itu diperparah fasilitas kesehatan yang belum aksesibel.

“Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak,” kata Claudya.

Di Nusa Tenggara Timur, kemarau panjang memicu kekeringan, sulitnya air bersih, dan gagal panen. Barbara dari HWDI NTT mengatakan perempuan Tuli menghadapi hambatan karena informasi peringatan bahaya sering tanpa juru bahasa isyarat maupun teks.

“Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan,” ungkap Barbara berharap. 

Anjelin Melna A. Meut, peserta dari Kepulauan Seram, Maluku, menuturkan seribu pohon cokelatnya terbakar saat El Niño. Kebun cengkeh dan kelapa warga ikut terbakar. Menurut Anjelin, banyak warga itu sedang menguliahkan anak.

“Kebakaran di tempat kami mungkin kecil dan tidak terlihat di media sosial, tapi dampaknya langsung menghantam kehidupan masyarakat adat,” Jelas Anjelin, peserta lokakarya dari Kepulauan Seram.

Ia juga menyebut warga sembilan desa di dalam taman nasional dikriminalisasi karena menebang kayu untuk membangun rumah. Ia menambahkan 84 rumah akan digusur untuk proyek hilirisasi kelapa dan empat kepala keluarga ditangkap. Lokasi pasti kedua kasus itu belum dapat diverifikasi secara independen.

Laporan media lingkungan pada Oktober 2026 menyebut nelayan Maluku tertahan di darat oleh laut kasar saat El Niño menguat. Peringatan kekeringan untuk sebagian Maluku juga diterbitkan pada 13 Oktober. El Niño tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950 dengan puncak pada akhir 2026. 

Respons Kementerian dan Tindak Lanjut

Anggalia Putri Permatasari dari Yayasan Madani Berkelanjutan menegaskan perempuan dan penyandang disabilitas menyumbang emisi paling minim namun menanggung dampak terberat. Ia meminta pendanaan iklim sampai ke akar rumput melalui mekanisme yang dapat diakses langsung oleh kelompok perempuan dan disabilitas.

Presidium Nasional KPI Dian Kartikasari menekankan langkah adaptasi dan mitigasi negara harus berperspektif gender dan inklusif. Rina Prasarani dari HWDI mendesak pemerintah beralih dari pendekatan karitatif ke pemenuhan hak asasi konstitusional. Ia juga meminta anggaran khusus dan sarana evakuasi yang sepenuhnya aksesibel.

Deklarasi itu disampaikan langsung kepada perwakilan Kemen PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Komnas Perempuan. Asisten Deputi Kemen PPPA Dewa Ayu Laksmiadi menyatakan aspirasi itu akan diteruskan ke pimpinan dan kementerian terkait.

“Suara dari tapak ini siap kami sampaikan kepada pimpinan, kami teruskan ke kementerian terkait.” Dewa Ayu Laksmiadi, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Kemen PPPA.

Kemen PPPA menjadwalkan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026. Pertemuan itu ditujukan membentuk pokja lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Pokja itu akan bekerja bersama jejaring masyarakat sipil.

Anny Meilani dari Kementerian Kehutanan menilai gerakan ini langkah positif yang perlu diwujudkan lewat rencana aksi nyata. Ia menegaskan komitmen menegakkan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan membahas dokumen deklarasi bersama eselon satu.

Heny Puspita Affan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH mendorong perempuan tampil sebagai pemimpin aksi iklim, bukan sekadar objek. Ia menyebut Program Kampung Iklim telah menetapkan proporsi peran perempuan dan akan diperluas bagi penyandang disabilitas.

Setelah lokakarya, utusan perempuan dan disabilitas dari 27 provinsi berkomitmen memperluas konsolidasi di daerah mereka. Mereka memegang prinsip bahwa keadilan iklim tidak akan terwujud tanpa keadilan sosial, pemulihan ekologis, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat.

Community Podcast

Latest articles

Related articles