Indonesian Journal, Jakarta – Pada suatu Sabtu pagi di kawasan Jakarta International Stadium (JIS), Jati bersama rekannya melayani pengunjung. Penjual bakso malang itu bukan pedagang biasa meski rutin berjualan di event stadion. Ia adalah pelaku usaha mikro binaan program Jakpreneur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggota komunitas UMKM yang telah mengikuti JIS Sport Festival sejak edisi pertama.
Di meja jualannya hari itu tersedia bakso malang, dimsum, batagor, mie ayam jamur, dan aneka minuman hasil kolaborasi dengan sesama tenant. Ada pula stan kecil anak muda yang menjajakan die-casting. Prinsipnya, Jati seorang pedagang kecil yang turut mendorong generasi muda belajar berdagang, dan dengan sukarela memberi ruang di lapaknya.
Namun dibalik semangatnya itu, ada kenyataan menarik yang menjadi perhatian. Stadion senilai triliunan rupiah yang berdiri megah di Jakarta Utara itu diam-diam mampu menjadi mesin besar inkubator UMKM. Memang belum menjadi program resmi, namun terus tumbuh perlahan dari bawah.
Setidaknya Jati mampu menangkap peluang, sekaligus memberikan pandangan menarik untuk mengoptimalkan ekosistem ekonomi di lokasi tempatnya biasa jualan.
Ia sendiri mengaku pendapatan UMKM di JSF selalu menembus angka kisaran Rp5 juta per lapak per hari. Begitupun di edisi terakhir kemarin (20-21 Juni 2026) ia dan rekan-rekannya mengakui mendapatkan hasil yang sama, meski secara kunjungan mulai berkurang.
“Woro-woronya kurang,” ujar Jati, memakai istilah Jawa untuk menyebut promosi dan sosialisasi di hari itu yang perlu ditingkatkan kembali. “Kadang-kadang ada orang-orang sekitar sini yang belum tahu kalau ternyata di sini ada kegiatan.”
Keluhan sederhana itu menyoroti hal menarik dari sudut pandang pedagang kecil terkait tata kelola sekaligus potensi besar event lokal. Sesuatu yang jauh lebih kompleks dan struktural.
Kisah Jati adalah potret mikro dari satu pertanyaan makro yang perlu untuk dijawab: sejauh mana Jakarta mampu memanfaatkan infrastruktur publiknya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global?
Jangkauan Jakarta Bagi Ekosistem Kreatif Skala Komunitas
Sebagai episentrum perekonomian nasional, kota ini menyumbang hampir seperlima Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam lima tahun terakhir, Ekonomi Kreatif Jakarta tumbuh 9,42 persen pada Semester I 2025.
Secara tahunan, pertumbuhan itu melampaui keseluruhan PDRB Jakarta. Namun pangsa ekonomi kreatif terhadap PDRB Jakarta masih bertengger di angka 11,53 persen. Hal ini mencerminkan adanya ruang besar yang belum digarap.
Dari sisi peringkat global, Jakarta menempati posisi ke-71 dari 158 kota dalam Global City Index (GCI) A.T. Kearney tahun 2025. Naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya. Sebagai komparasi, peringkat Bangkok (33) dan Kuala Lumpur (55), serta Tokyo (4) dan Singapura (5), masih di depan.
Yang perlu jadi catatan penting, berdasarkan Global Power City Index (GPCI) Mori-M Foundation, Jakarta berada di peringkat ke-45 dari 48 negara. Posisi ini masih stagnan dalam dua tahun berturut-turut.
Tiga dimensi yang paling membutuhkan akselerasi adalah Human Capital, Information Exchange, dan Cultural Experience. Ketiganya bukanlah ranah yang asing bagi ekonomi kreatif berbasis komunitas. Dan disinilah letak relevansi dengan pesan Jati melalui lapak bakso malangnya: apakah Jakarta sudah menjangkau ekosistem ekonomi kreatif skala komunitasnya dengan serius?
Tiga Poin Struktural Bagi Ekosistem UMKM Venue Publik
Dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan pelaku UMKM di JIS, setidaknya terdapat tiga poin struktural yang perlu diamati.
Pertama: Ketergantungan pada Event, Bukan Ekosistem
Model JSF saat ini masih bersifat event-driven, artinya UMKM hanya hidup ketika ada acara yang menarik massa. Ketika acara meriah seperti formasi ulang tahun Jakarta digelar, pengunjung bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 orang.
Kondisi tersebut terjadi di awal event diadakan, dan meningkatkan pendapatan UMKM saat itu. Tetapi ketika program acara mulai menemui titik jenuh, promosi yang masif mungkin tidak seefektif sebelumnya.
Treatment ini memiliki perbedaan dengan pendekatan stadium economy yang diterapkan di kota-kota maju. Di Melbourne, misalnya, kawasan sekitar stadion utama dirancang sebagai destinasi mandiri yang tetap aktif bahkan tanpa jadwal pertandingan atau festival.
Didukung oleh anchor tenant, ruang publik yang terprogram, dan sistem promosi digital kegiatan stadion berjalan sepanjang tahun. Venue bukan sekadar wadah kegiatan, melainkan ekosistem hidup.
Kedua: Skema Biaya Sewa yang Saling Menguntungkan
Jati tidak menyembunyikan keluhannya soal biaya sewa. “Kalau sewanya semakin mahal, otomatis mempengaruhi dari produk yang kita jual,” ujarnya. “Kita juga jual ke customer. Nggak mau juga mahal-mahal.”
Ini bukan sekadar keluhan personal. Struktur biaya sewa flat dan tidak berdiferensiasi berdasarkan skala usaha menciptakan seleksi yang kurang menguntungkan. Contoh ini bahkan terjadi di acara JAKFEST Vol.500 yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini (12-14 Juni 2026).
Ketiga: Sistem Promosi yang Terintegrasi
Woro-woro yang kurang bukan sekadar masalah komunikasi biasa. Ini adalah kebutuhan pemasaran digital yang perlu diintegrasikan antara pengelola venue, pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan platform digital.
Jati mencatat bahwa acara biasanya baru diumumkan sekitar seminggu sebelum pelaksanaan. Waktu pengumuman ini masih perlu ditambah untuk membangun antisipasi dan menarik pengunjung dari luar kawasan Jakarta Utara.
Sebagai perbandingan kembali, pertandingan sepak bola Persija yang digelar di stadion yang sama mampu menarik ribuan suporter dari seluruh Jabodetabek. Mereka memiliki basis penggemar, ekosistem promosi, komunitas pendukung, dan jadwal yang terencana. Ini membuktikan bahwa masalah sistem akan berdampak pada tingkat kunjungan di lokasi.
Membaca Model dari Kota Lain
Jakarta merupakan kota megapolitan yang akan memasuki usia 500 tahun. Beberapa kota di dunia juga memiliki usia dan pengalaman yang sama. Beberapa diantaranya telah membangun model tata kelola UMKM berbasis venue publik yang berhasil dan relevan untuk diadaptasi.
Chengdu di Tiongkok membangun konsep night economy berbasis komunitas. Kawasan-kawasan sekitar ruang publik utama dikelola dengan sistem kurasi vendor yang ketat. Jadwal promosi mereka terencana setahun ke depan, dan sistem subsidi silang antara tenant besar dan UMKM kecil.
Hasilnya, kawasan ekonomi malam Chengdu menyumbang lebih dari 60 persen pendapatan ritel harian kota tersebut.
Yang paling relevan untuk Stadion Jakarta adalah konsep Cultural Anchor Zone yang diterapkan di beberapa kota di Korea Selatan.
Venue publik besar seperti stadion dan taman kota di sana ditetapkan sebagai zona ekonomi budaya dengan regulasi khusus yang melindungi UMKM lokal. Pemangku kepentingan memberikan insentif fiskal, dan mewajibkan pengelola venue untuk mengalokasikan proporsi tertentu bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Membangun Ekosistem Disamping Menggelar Event
Berdasarkan analisis di atas, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan event-driven menuju pendekatan ekosistem. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang spesifik, aplikatif, dan dapat segera dimulai.
- Model Tata Kelola Berbasis Kemitraan Tiga Pihak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendorong pembentukan Badan Pengelola Ekosistem Kreatif Venue Publik yang melibatkan tiga pihak secara setara. Di dalamnya terdapat pengelola venue, komunitas UMKM yang terorganisasi, dan pemerintah daerah melalui Dinas UMKM dan Dinas Kebudayaan. Badan ini bertugas merancang kalender tahunan, sistem kurasi tenant, dan standar kualitas yang berpihak pada pelaku usaha kecil.
- Skema Revenue Sharing Berbasis Omzet
Mekanisme sewa flat diubah dengan skema bagi hasil berbasis omzet. UMKM dengan skala kecil membayar kontribusi venue yang lebih rendah dan proporsional dengan pendapatan aktual mereka. Ini tidak hanya lebih adil, tetapi juga mendorong pengelola venue untuk aktif mendatangkan pengunjung, karena pendapatan mereka pun bergantung pada kesuksesan UMKM.
- Sistem Promosi Digital Terpadu Berbasis Platform
Bangun sistem promosi digital terintegrasi antara akun resmi JIS, platform Jakpreneur, media sosial komunitas UMKM, dan kanal berita lokal. Jadwal kegiatan harus diumumkan minimal satu bulan sebelumnya. Konten promosi diproduksi secara profesional dan didistribusikan melalui berbagai kanal secara terkoordinasi. Kolaborasi dengan platform e-commerce lokal untuk membuka kanal penjualan daring bagi UMKM yang berjualan di venue juga perlu didorong.
- Penetapan Zona Prioritas UMKM Lokal
Regulasi daerah perlu menetapkan bahwa minimal 60 persen tenant di venue publik yang dikelola BUMD atau pemerintah harus berasal dari UMKM lokal yang memiliki basis usaha di wilayah tersebut. Ini merupakan keberpihakan kebijakan yang terukur dan dapat diawasi pelaksanaannya, sekaligus menjaga keotentikan identitas lokal sebagai daya tarik utama kawasan.
- Program Inkubasi dan Literasi Digital Berkelanjutan
Jati secara spontan memberikan ruang bagi anak muda untuk belajar berdagang di lapaknya. Praktik baik ini perlu dilembagakan. Program mentoring lintas generasi di dalam komunitas UMKM venue publik perlu didukung. Melalui program Jakpreneur yang sudah ada, pemerintah memfasilitasi pelatihan literasi digital, manajemen keuangan sederhana, dan kemampuan pemasaran berbasis media sosial.
Bakso Malang sebagai Argumen Kebijakan
Jakarta pada tahun 2045 ditargetkan masuk 20 besar Global City Index dengan pendapatan per kapita diperkirakan sebesar USD86.000. Ambisi besar itu tidak akan tercapai hanya dengan infrastruktur fisik yang megah. Ia membutuhkan ekosistem ekonomi yang hidup, inklusif, dan dikelola dengan serius dari tingkat paling bawah.
Jati dan ribuan pelaku UMKM seperti dirinya adalah bukti bahwa modal sosial dan semangat wirausaha telah tumbuh berkembang. Yang dibutuhkan bukan lagi belas kasihan kebijakan. Sistem yang adil, promosi yang serius, dan tata kelola yang berpihak perlu ikut dikembangkan.
Jakarta kota global yang bermartabat harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana yang diajukan seorang penjual bakso malang di bawah bayangan stadion terbesar di Asia Tenggara: mengapa utara Jakarta masih jauh tertinggal dari bagian selatan kawasannya?
Jawaban atas pertanyaan itu adalah juga jawaban atas pertanyaan yang lebih besar: seberapa serius Jakarta membangun dirinya sebagai kota global dari dalam, bukan hanya dari luar.