Indonesian Journal, Depok — Pemerintah mulai mendorong pendidikan vokasi menjadi pusat pencetak tenaga kerja ramah lingkungan. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan green jobs Indonesia dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan dunia tengah menghadapi triple planetary crisis. Dimana, krisis tersebut mencakup perubahan iklim, polusi dan sampah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Kondisi tersebut membuat sistem pendidikan perlu bertransformasi agar mampu melahirkan lulusan dengan kompetensi teknis sekaligus perspektif ekologis.
“Green jobs bukan lagi konsep abstrak. Dunia bergerak sangat cepat menuju ekonomi rendah karbon, dan Indonesia harus menyiapkan SDM yang mampu bersaing,” ujar Jumhur dalam Orasi Ilmiah Program Vokasi Universitas Indonesia sekaligus Dies Natalis ke-18 Pendidikan Vokasi UI di Depok, Minggu (18/5).
Ia menjelaskan, pendidikan vokasi perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri masa depan yang berkelanjutan. Penyesuaian kurikulum seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, pengelolaan limbah, teknologi lingkungan, hingga ekonomi sirkular harus masuk dalam materi pembelajaran. Termasuk di dalamnya terdapat penguatan materi ESG, audit energi, penghitungan emisi karbon, serta teknologi rendah karbon.
Selain penguatan kurikulum, kampus juga didorong menjadi living laboratory keberlanjutan agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pengelolaan lingkungan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun generasi muda yang tidak hanya adaptif secara digital, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis.
Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menyebut pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan sekaligus agen perubahan. Sektor pembangunan berkelanjutan harus diisi oleh lulusan yang terampil dan siap kerja.
KLH/BPLH juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mempercepat transformasi hijau nasional. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing nasional sekaligus memperluas peluang green jobs Indonesia.