Indonesian Journal, Antalya — Ekonomi energi Indonesia mendapat jalur pembiayaan baru lewat perjanjian karbon dengan Norwegia. PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement atau yang dikenal MOPA di COP31, Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026) .
Perjanjian ini tercatat sebagai MOPA pertama di Indonesia dalam kemitraan bilateral Indonesia dan Norwegia. Skemanya berada di bawah Article 6.2 Paris Agreement dan akan memobilisasi pendanaan karbon untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga integritas hasil pengurangan emisi dalam perdagangan karbon ini. Pemerintah juga menyiapkan registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk mencegah penghitungan ganda. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Program Karbon Terbesar di Dunia
Norwegia memosisikan program ini sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Targetnya pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂. Pernyataan itu disampaikan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland.
“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia,” ujar Sigrun.
Indonesia akan menerapkan program Generation Based Incentive, yakni insentif berbasis hasil pengurangan emisi. Tahap awalnya fokus pada PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System. Dana karbon diarahkan ke proyek yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk kebutuhan transmisi dan penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyebut kerja sama ini bagian dari upaya menerjemahkan transisi energi menjadi proyek nyata. Melalui RUPTL 2025 hingga 2034, PLN menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW dengan sekitar 76 persen dari energi bersih. Sejak COP30, PLN mengamankan pembiayaan transisi energi USD 2,94 miliar, dengan potensi tambahan USD 300 juta.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.