Indonesian Journal, Antalya — Pendanaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dibawa ke panggung COP31 di Antalya, Türkiye. Kementerian Kehutanan mendorong penguatan Indonesia Biodiversity Fund atau IBioFund untuk menghimpun dana perlindungan alam.
Pesan itu disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, pada Jumat (13/11/2026). Ia menjadi pembicara utama dalam sesi tentang pembangunan dana keanekaragaman hayati di Paviliun Indonesia.
Haruni menegaskan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati menjadi tantangan global yang semakin mendesak. Mengutip kajian IPBES, ia menyebut sekitar satu juta spesies di dunia menghadapi risiko kepunahan. Angka itu berasal dari penilaian global IPBES tahun 2019.
Haruni menyebut pendanaan konservasi perlu lebih dari sekadar tambahan dana.
“…mekanisme pembiayaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, yang mampu menyelaraskan konservasi dengan pembangunan,” ujar Haruni.
Ia juga menekankan perlunya kerja sama lintas negara dalam melindungi alam.
“Konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat saling memperkuat. Tidak ada satu negara pun yang dapat melindungi keanekaragaman hayati secara sendiri,” tegas Haruni.
IBioFund diluncurkan pada 3 Juni 2025 melalui inisiatif Kemenhut bersama BPDLH dan Kementerian Keuangan. Dananya dirancang berasal dari hibah, dana abadi, investasi langsung, dan instrumen pasar modal. Instrumen itu harus memenuhi standar lingkungan dan sosial.
Indonesia mendorong tiga jalur kolaborasi dalam pendanaan konservasi. Jalur itu mencakup integrasi dalam perencanaan pembangunan, penguatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, serta kemitraan internasional.
Sesi dialog bersama BPDLH itu menghadirkan perwakilan Bank Dunia, KfW, dan WCS. WWF Indonesia bertindak sebagai moderator.
Belum Ada Capaian Laju Deforestasi
Rilis Kemenhut tidak menyebut besaran dana yang sudah terhimpun di IBioFund. Target dana dan daftar lokasi sasaran juga tidak dicantumkan.
Menurut opini Direktur Utama BPDLH di Bisnis pada Januari 2026, kebutuhan pengelolaan versi Bappenas mencapai Rp70 hingga 75 triliun per tahun. Padahal alokasi anggaran negara yang teridentifikasi langsung untuk biodiversitas periode 2020 hingga 2024 rerata hanya Rp8,24 hingga 9,93 triliun per tahun. Dua angka itu berasal dari sumber berbeda dan belum tentu sepadan.
Kesenjangan itu muncul saat hilangnya tutupan hutan Indonesia justru meningkat. Auriga Nusantara mencatat deforestasi 2025 mencapai 433.751 hektare, naik 66 persen dari 261.575 hektare pada 2024. Di kawasan konservasi, deforestasi melonjak dari 7.700 hektare menjadi 25.077 hektare.
Kemenhut menilai perbedaan angka berasal dari definisi dan metodologi penghitungan. Dalam laporan kinerja triwulan I 2026, Kemenhut mencatat belum ada capaian laju deforestasi netto tahun 2025. Perhitungannya masih berjalan dan akan dirilis kemudian.
Target laju deforestasi tahun 2026 dalam dokumen perjanjian kinerja sebesar 0,106 juta hektare per tahun. Laporan yang sama menyebut kendala berupa lemahnya pengawasan dan regulasi serta ancaman kebakaran saat El Nino 2026.
Rilis dari situs Kementerian Kehutanan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai salah satu jalur kolaborasi, tanpa menjelaskan mekanisme penyaluran dana. Lembaga riset IIED menemukan hampir dua pertiga deskripsi pendanaan bantuan biodiversitas tidak menyebut komunitas lokal. Hanya 2,24 persen deskripsi yang menyebut masyarakat adat atau istilah terkait.
Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan manfaat kredit biodiversitas dan kredit karbon harus dirasakan masyarakat di tingkat tapak. Peringatan itu muncul menjelang COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Armenia.
Bagi pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, ukuran keberhasilan baru terlihat jika dana dan hasil ekologisnya dibuka. Publik perlu tahu besaran dana, lanskap prioritas, dan indikator pemulihan spesies.