Perairan Serangan Dibayangi Rencana FSRU, Warga Adat Minta Penjelasan

Indonesian Journal, Bali — Pimpinan adat Desa Serangan, Denpasar, menolak lokasi rencana terminal FSRU yang dinilai terlalu dekat dengan perairan Serangan. Penolakan itu mereka sampaikan saat berkumpul di kantor kelurahan pada Sabtu (14/11/2026).

Pertemuan itu bertepatan dengan Hari Raya Tumpek Landep, sebagaimana dilaporkan Mongabay Indonesia. Lokasi FSRU berjarak sekitar 3,5 kilometer dari desa dan dinilai berdekatan dengan titik sakral serta jalur nelayan.

“Kapalnya besar, sangat dekat dengan titik sakral desa dan jalur nelayan,” kata Bendesa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariartha.

Pariartha menegaskan warga tidak menolak pembangunan listrik. Sebagian besar pimpinan banjar telah menyatakan penolakan tertulis kepada pemerintah pusat dan daerah. Mereka juga menggelar audiensi dengan gubernur, tim ahli ITS, dan dengar pendapat di DPR.

Awal Polemik FSRU

Proyek ini menjadi polemik sejak 2022 dan titik koordinatnya sempat berpindah. Semula berada di perairan dekat Desa Adat Intaran, lalu bergeser ke perairan antara Desa Sidakarya dan Serangan. Menurut Pariartha, hingga kini belum ada kejelasan dan sosialisasi kepada masyarakat Serangan.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk terminal LNG di Bali. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikannya di Kedonganan, Badung, pada Jumat (6/2/2026).

“Ini bukan berarti rendah karbon, tapi rendah emisi,” kata Hanif, sebagaimana dikutip Merdeka.com.

Hanif menyebut proses pelingkupan dan kajian berlangsung sekitar tiga tahun. Ia mengaitkan keputusan itu dengan kebutuhan pasokan listrik Bali setelah pemadaman berkepanjangan pada 2025. Menurut dia, lokasi awal telah digeser menjadi 3,5 kilometer dari pantai.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan proyek tetap berjalan meski ada penolakan. 

“Apa dasar penolakannya? Proyek itu jalan terus,” ujar Gubernur Koster sebelumnya (18/2/2026).

Seputar AMDAL FSRU

Desa Adat Serangan bersurat ke KLH/BPLH pada 31 Januari 2026 untuk meminta penjelasan dan salinan keputusan proyek. KLH membalas surat itu pada 26 Februari 2026. Nelayan dan warga adat mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan AMDAL maupun perubahan titik pembangunan.

Dalam siaran pers 23 Juli 2026, KLH/BPLH menyatakan mengawal pergeseran tapak pipa FSRU Serangan sejauh 3,5 kilometer ke lepas pantai. Pergeseran itu disebut bertujuan melindungi mangrove dan mengakomodasi aspirasi masyarakat adat.

Dalam rencana awal terminal, warga dan organisasi sipil menyebut pengerukan sekitar 3,3 juta meter kubik sedimen. Kegiatan itu dikhawatirkan mengancam terumbu karang bertutupan 12 persen dan lamun yang menjadi pakan penyu. Belum ada penjelasan publik apakah rencana pengerukan itu masih berlaku di lokasi terbaru.

Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk protes di perairan Benoa pada Minggu (15/11/2026). Organisasi itu menyebut fasilitas LNG di selatan Bali dapat berdampak pada habitat penyu.

Namun pada 2022, Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso menyebut penyu hijau sulit ditemukan di perairan Bali. Hanya satu penyu hijau dilaporkan bertelur di Serangan pada 2015. Serangan dikenal sebagai lokasi pusat konservasi dan pendidikan penyu tempat penyu sitaan dirawat sebelum dilepasliarkan.

Isi dokumen AMDAL, termasuk data kondisi awal terumbu karang, lamun, dan kualitas air, belum ditemukan terbuka bagi publik. Sistem pemanasan LNG, apakah memakai air laut atau tidak, juga belum dijelaskan. Dalam penelusuran redaksi, status persetujuan kesesuaian ruang laut proyek ini juga belum ditemukan secara terbuka.

Community Podcast

Latest articles

Related articles