Indonesian Journal, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta mulai menempatkan pendataan berbasis big data sebagai fondasi baru dalam penataan kawasan permukiman. Pendekatan ini mengemuka setelah Gubernur Pramono Anung mendapat laporan terbaru terkait jumlah RW kumuh di ibukota.
Berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026 tersebut, tercatat penurunan jumlah RW berkategori kumuh, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW.
Capaian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026). Menurutnya, penurunan tersebut menjadi sinyal penting, tetapi bukan alasan untuk berhenti memperdalam data.
“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, kualitas data menjadi kunci agar penataan kawasan padat penduduk bisa dilakukan lebih tepat sasaran. Karena itu, Pemprov DKI akan melanjutkan pemetaan lebih detail, terutama di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” lanjutnya.
Yang membedakan pendataan kali ini adalah metode yang digunakan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan tidak hanya mengandalkan survei lapangan. Pendataan terbaru menggunakan kalibrasi citra satelit yang diolah melalui pendataan berbasis big data.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” kata Amalia.
Pendataan Berbasis Big Data Sebagai Kunci Keberlanjutan
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Penilaiannya tidak hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga mempertimbangkan 11 indikator. Diantaranya yang paling utama mulai dari kepadatan penduduk, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga kondisi jalan lingkungan dan saluran air.
Ke depan, BPS dan Pemprov DKI Jakarta akan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui overlay data citra satelit.
Langkah ini menunjukkan bahwa pendataan bukan lagi sekedar penggunaan alat statistik. Dengan instrumen pendataan berbasis big data dapat menentukan arah penataan kota yang lebih terukur dan berkelanjutan.