IndonesianJournal.id, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah nyata dalam mewujudkan sinergi keberlanjutan melalui transisi energi bersih. Bersama PLN, Menteri Budi Santoso meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lingkungan kantor pusat Kemendag, Jakarta (Kamis, 5/3/2026).
Penyediaan infrastruktur pengisian daya ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) di Tanah Air. Fasilitas ini dirancang secara inklusif, sehingga stasiun pengisian tersebut juga dapat diakses secara leluasa oleh masyarakat umum
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti tren penggunaan kendaraan listrik dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini sekitar 15 persen dari total pegawai Kementerian Perdagangan telah beralih menggunakan kendaraan listrik.
“Tren penggunaan mobil listrik khususnya pegawai Kementerian Perdagangan sudah semakin meningkat sehingga kita perlu ada SPKLU,” kata Budi Santoso di dalam sambutannya.
Langkah adaptif ini diharapkan mampu menekan jejak karbon operasional instansi sekaligus menjadi percontohan bagi kementerian atau lembaga negara lainnya. Oleh karenanya, kehadiran fasilitas pengisian daya ini menjadi respons proaktif Budi Santoso terhadap tingginya minat pegawai kementeriannya terhadap kendaraan listrik.
Lebih lanjut, fasilitas pengisian listrik ini telah melalui masa uji coba sejak Desember 2025 dengan antusiasme pengguna yang sangat tinggi. Sejak bulan Februari 2026 saja, tercatat 2.460 kali transaksi pengisian dengan total energi listrik yang tersalurkan mencapai 62.598 kWh.
“Harapan kita semakin banyak SPKLU akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik karena sekarang pengisian sudah semakin mudah,” ujar Budi.
Di lain pihak, dukungan PT PLN (Persero) dalam proyek ini menegaskan sinergi antar-lembaga dalam mencapai target dekarbonisasi nasional sektor transportasi.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang turut hadir dalam peresmian tersebut memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun di Kemendag memiliki spesifikasi tingkat tinggi.
“Kami membangun tiga unit dengan enam colokan dan ini sudah menggunakan ultra fast charging (pengisian daya ultra cepat),” ujar Darmawan.
Peralihan menuju mobilitas bertenaga listrik tidak hanya membawa dampak positif pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menawarkan efisiensi ekonomi bagi penggunanya.
Sebagai perbandingan, perjalanan sejauh 10 kilometer dengan kendaraan konvensional umumnya memakan biaya bahan bakar sekitar Rp13.000. Sementara itu kendaraan listrik hanya membutuhkan daya sekitar 1,5 kWh yang setara dengan Rp2.600 saja.
Sinergi berkelanjutan antara Kemendag dan PLN ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi instansi lain dalam membangun ekosistem transportasi hijau yang inklusif dan ekonomis.
