Indonesian Journal, Jakarta — KH. Ma’ruf Amin menyinggung dinamika politik di tubuh Nahdlatul Ulama dalam peluncuran buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyyah, Rabu (5/8). Pernyataan di Hotel Grand Sahid Jaya ini muncul menjelang Muktamar NU ke 35 yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur, akhir Agustus 2026.
Mantan Wakil Presiden RI ke 12 itu menyebut Harakah Siyasiyah atau gerakan politik pemerintahan selalu hadir dalam tubuh NU, meski bentuknya terus berubah seiring waktu.
“Harakah Siyasiyah, politik pemerintahan, di NU itu ada. Cuma bentuknya berubah ubah. Bagaimana maslahat Nahdliyin itu. Saya sendiri tidak hanya fokus pada satu wadah,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 itu.
Pernyataan ini disampaikan dalam kerangka pemaparan pemikirannya soal tiga pilar utama dalam buku tersebut, yaitu Harakah Diniyah, Harakah Wathoniyah, dan Harakah Iqtisadiyah, yang menurutnya bermuara pada satu gerakan multi arah bagi NU ke depan.
Momentum peluncuran buku ini berdekatan dengan agenda politik internal NU menjelang Muktamar ke 35, yang di dalamnya termasuk proses pemilihan ketua umum baru. Kiai Ma’ruf turut menyampaikan harapan agar NU membangun langkah ke depan berdasarkan “basirah”, istilah yang ia jelaskan sebagai keputusan yang diambil atas dasar dalil yang kuat, bukan sekadar ikut ikutan atau kepatuhan buta pada tokoh tertentu.
Peluncuran Buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyyah
Buku ini ditulis oleh Hj. Siti Haniatunnisa LL.B., M.H. dan H. Muhammad Zainal Arifin S.Pd.I., S.H., M.H., memuat pemikiran Kiai Ma’ruf soal integrasi antara komitmen keagamaan atau Mithaq Rabbani dan komitmen kebangsaan atau Mithaq Watani. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah pergeseran orientasi gerakan kebangsaan dari Hifz al Watan, menjaga dan membela tanah air dari ancaman, menuju Imarat al Watan, memakmurkan dan membangun peradaban bangsa.
Buku ini terbit dalam satu jilid trilingual, memuat tiga bahasa sekaligus, Indonesia, Arab, dan Inggris. Siti Haniatunnisa mengatakan proses penulisan buku ini berlangsung sekitar 4 hingga 5 bulan, mencakup pengumpulan bahan, wawancara, hingga proses penulisan dalam tiga bahasa tersebut. Ia menyebut ide awal penyusunan buku sudah dimulai lebih dari setahun lalu, bertepatan dengan momentum 100 tahun kedua NU.
“Isi buku itu hasil pengumpulan pemikiran pemikiran beliau dari forum-forum dan wawancara, kami menyimpulkan ada tiga penekanan, fikroh, manhaj, dan harakah. Warga NU harus miliki itu. Tidak hanya pengurus tapi semua warga NU,” ujar Siti.
Salah satu pembedah buku, KH. Imam Jazuli, menjelaskan makna tajdid atau pembaruan yang menjadi salah satu penekanan pemikiran Kiai Ma’ruf dalam buku tersebut.
“Membaca teks keagamaan harus sesuai dengan realitas dan tujuan. Selama ini menempatkan teksnya dengan kaku, tidak sesuai perubahan realitasnya,” kata Imam Jazuli.
Ia menambahkan bahwa reinterpretasi teks keagamaan perlu tetap berpijak pada koridor manhaj, sehingga proses kontekstualisasi tidak keluar dari landasan keagamaan itu sendiri.
Saat dikonfirmasi soal namanya yang disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum PBNU, Imam Jazuli memilih tidak menanggapi lebih jauh. Ia tetap mengarahkan pembicaraan pada substansi kemaslahatan NU yang menjadi fokus pemikiran dalam buku tersebut.
Sesi pemaparan dan pembedahan buku menghadirkan empat narasumber, yaitu Prof. Dr. Machasin MA, Prof. Dr. Zaenal Abdin, KH. Imam Jazuli, dan Prof. Dr. HM Asrorun Ni’am Sholeh MA, dipandu dua moderator, KH. Sholahudin Al Aiyub dan KH. Masduki Baidlowi. Acara ditutup dengan closing statement dari Kiai Ma’ruf Amin, dilanjutkan sesi foto bersama.