Indonesian Journal, Jakarta — Isu transparansi data konsesi lahan kembali mencuat di tengah penanganan karhutla Sumatera Selatan tahun ini. Sorotan ini muncul setelah eks pejabat istana, Dino Patti Djalal membagikan klaim lama lewat akun media sosial pribadinya. Juru Bicara Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut ada teknologi khusus pelacak titik kebakaran hutan hingga kepemilikan lahan perusahaan.
Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Dino menceritakan pengalamannya semasa bekerja di istana. Ia mengklaim teknologi itu mampu melacak hotspot sampai titik pohon yang terbakar dengan akurasi satu meter. Menurutnya, sistem tersebut bahkan bisa menunjukkan “kita bisa tahu titik kebakaran itu terjadi di lahan perusahaan mana”.
Dino menjelaskan seluruh wilayah operasi perusahaan kelapa sawit saat itu sudah dipetakan secara akurat. Dengan data itu, ia menyebut pertanggungjawaban korporasi bisa langsung dituntut tanpa ruang mengelak. Ia berharap sistem tersebut masih tersedia dan bisa diaktifkan kembali oleh pemerintah saat ini.
“Saya berasumsi teknologi cross check titik api dan izin perusahaan ini masih ada di istana, dan mudah-mudahan tidak terbengkalai,” ujar diplomat kelahiran September 1965 itu dalam video tersebut.
Ia berharap teknologi ini dimanfaatkan oleh Presiden dan seluruh kementerian terkait penanganan karhutla. Namun klaim ini belum disertai dokumen teknis atau konfirmasi resmi dari pihak istana.
Momentum Kemarahan Prabowo soal Sawit di Lahan Karhutla
Pernyataan Dino muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kemarahannya soal kebun sawit yang muncul di lahan karhutla. Dalam rapat penanganan bencana pada 7 September 2026, Prabowo mengancam mencabut izin korporasi yang terlibat. Momentum ini membuat desakan lama soal transparansi data konsesi kembali relevan untuk didorong.
Desakan serupa juga datang dari kalangan masyarakat sipil sepanjang tahun ini. Auriga Nusantara mencatat sekitar 36 ribu hektare karhutla 2026 berada di dalam sekitar 2.638 wilayah izin usaha. Trend Asia menemukan enam dari sepuluh titik panas berkeyakinan tinggi periode Januari hingga 13 Agustus 2026 berada di dalam konsesi sawit, tambang, dan kehutanan.
Di sisi lain, pemerintah lewat BNPB baru saja merilis data terbaru penanganan karhutla Sumatera Selatan. Tercatat 1.737 titik panas terpantau per 15 September 2026 berdasarkan rapat koordinasi provinsi. Luas lahan terbakar menurut data Posko Satgas per 14 September 2026 mencapai 404,22 hektare.
Rilis resmi tersebut mencantumkan wilayah terdampak seperti Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, dan Kota Palembang. Namun tidak ada rincian mengenai status kepemilikan lahan yang terbakar dalam rilis itu. Ketiadaan data ini memperkuat celah yang justru disinggung oleh klaim Dino dan temuan Auriga Nusantara.
Pertanyaan yang tersisa sekarang mengarah ke pemerintah pusat. Apakah sistem pemetaan konsesi seperti yang disebut Dino benar-benar masih ada dan bisa diaktifkan. Jika benar ada, publik berhak tahu kenapa data semacam itu belum pernah dibuka ke masyarakat luas.