Indonesian Journal, Antalya — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan solusi berbasis alam tidak cukup diukur dari karbon yang terserap. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani di Paviliun ASEAN, COP31, Antalya, Turki, Senin (16/11/2026).
Catur Endah berbicara dalam sesi diskusi di Konferensi Perubahan Iklim PBB tentang penerima manfaat solusi berbasis alam dan karbon hutan. Sesi itu menyoroti perempuan dan komunitas dalam pembiayaan iklim kawasan ASEAN.
“Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau pembiayaan yang dimobilisasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian keanekaragaman hayati,” Terang Catur di dalam sambutan penutup.
Menurut Catur Endah, pengalaman Perhutanan Sosial menunjukkan masyarakat dapat menjadi aktor penting pengelolaan hutan berkelanjutan. Kepastian akses, hak kelola, penguatan kapasitas, dan usaha berbasis hutan membuka peluang menjaga ekosistem sambil meningkatkan kesejahteraan.
Kemenhut mendorong lima langkah prioritas dalam forum itu. Langkah pertama mengintegrasikan Perhutanan Sosial dan solusi berbasis alam ke agenda iklim serta konservasi. Empat langkah lain menyangkut hak kelola, pembiayaan inklusif, kepemimpinan perempuan, dan kerja sama ASEAN dengan Afrika.
“Pembiayaan iklim harus didukung tata kelola yang kredibel, mekanisme yang transparan, serta pembagian manfaat yang adil,” Katanya sambil menekankan hal itu dalam sambutannya.
Pembicara lain berasal dari Zambia Forestry Agency, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), Parabukas, dan Kemenhut. Diskusi menyentuh praktik pengelolaan hutan lestari ASEAN dan pelajaran inisiatif karbon hutan berbasis masyarakat di Afrika.
Melindungi Hutan Bukan Hanya Menjaga Karbon
Cakupan Perhutanan Sosial yang menjadi ujian ekologis solusi itu kini 8,48 juta hektare. Data Kemenhut hingga Oktober 2026 mencatat 11.364 persetujuan pengelolaan yang melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga. Penetapan hutan adat mencapai 177 unit seluas 376.280 hektare.
Skala itu berhadapan dengan kondisi hutan alam yang masih menyusut. Forest Watch Indonesia mencatat hutan alam tersisa 88,43 juta hektare hingga 2025, berkurang 1,06 juta hektare dari 2024. Angka Kemenhut dalam SOIFO 2026 memakai ukuran berbeda, yakni tutupan hutan sekitar 95,5 juta hektare.
Indikator keanekaragaman hayati untuk mengukur klaim itu belum ditemukan dalam data publik yang tersedia. Direktur Pilar Nusantara Sumatera Selatan Yunita Sari menyebut perambahan masih terjadi di Muara Enim meski izin terbit. Pernyataan itu dimuat Suluh Sumatera pada 16 November 2026.
Catur Endah menegaskan pembelajaran dari forum perlu menjadi tindakan melalui kebijakan, penguatan kapasitas, akses pembiayaan, dan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan dinilai perlu agar pembiayaan iklim menjangkau tingkat tapak.

