Indonesian Journal, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendukung penguatan pengelolaan ekosistem gambut dan penanganan karhutla. Dukungan ini disampaikan usai Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengikuti diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut membahas strategi berbasis riset bersama pakar dari berbagai universitas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
“Tadi dibahas banyak hal, ya. Tapi intinya, kita mendengarkan masukan-masukan dari para pakar,” ujar Faisal kepada awak media.
Diskusi berlangsung di tengah lonjakan tajam kejadian karhutla sepanjang 2026. Data Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kejadian karhutla Januari-Juni 2026 melonjak 366 persen dibandingkan periode sama 2025, dengan luas area terbakar nasional mencapai 202.010 hektare.
Center for Economic and Law Studies menghitung potensi kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp123,1 triliun. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, bahkan mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla tahun ini.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menemukan hampir separuh luas lahan terbakar berada di dalam wilayah kerja pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan sawit.
“Diduga ulah korporasi dan rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama,” kata Bhima soal pola karhutla tahun ini.
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Dalam penanganan di lapangan, BMKG mendorong penguatan Satgas Darat untuk menangani kebakaran secara langsung. Salah satu teknik yang dibahas adalah pengeboran dangkal, dengan air dipompa memakai pompa portabel untuk memadamkan api dalam radius sekitar 200 meter.
Penanganan turut melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Api di sekitar kawasan gambut. Pelibatan warga ini dinilai penting untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran di tingkat lokal.
Sedangkan secara teknis, menjaga kelembapan gambut adalah kunci pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan.
“Kita mencoba menjaga agar tinggi permukaan air gambut tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm di bawah permukaan tanahnya,” jelas Faisal.
Ketersediaan cadangan air di kawasan gambut turut dikaitkan dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. OMC dapat dilakukan secara adaptif saat kondisi atmosfer mendukung ketersediaan awan potensial di wilayah sasaran.
Diskusi turut membahas pertimbangan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Faisal menyampaikan badan ini diharapkan menjadi ujung tombak pengelolaan, pemanfaatan, pencegahan, dan penanganan kebakaran gambut, meski belum ada kepastian waktu pembentukannya.
Penguatan teknis yang didorong BMKG perlu diimbangi reformasi tata kelola konsesi lahan yang lebih besar. Tanpa penyelesaian persoalan struktural yang disoroti organisasi lingkungan, pengelolaan ekosistem gambut berisiko terus bergantung pada penanganan darurat setiap musim kemarau.