Indonesian Journal, Sukabumi — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan industri non-pangan skala mikro dan kecil di Sukabumi, Jawa Barat. Inisiatif ini memanfaatkan hasil samping perikanan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
KKP melihat tepung ikan lokal sebagai salah satu produk potensial dari hasil samping aktivitas perikanan. Pengembangan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ekonomi sirkular di tingkat lokal.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana menjelaskan potensi tersebut. Menurutnya, hasil samping berasal dari aktivitas pendaratan, penanganan, hingga pengolahan ikan.
Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, hasil samping tersebut mencapai sekitar 50–100 kilogram per hari. Materialnya meliputi kepala, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan ikan yang berpotensi diolah kembali.
“Ini bukan sekadar penanganan limbah produksi perikanan, tapi membuka peluang usaha produk nonpangan dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” kata Erwin.
Pengolahan hasil samping menjadi tepung ikan membuka peluang ekonomi bagi industri mikro dan kecil. Produk tersebut juga memiliki pasar karena digunakan sebagai salah satu bahan baku pakan ikan.
Keberlanjutan Industri Akuakultur
Perwakilan BBPBAT Sukabumi, Susi Rosellia, menyebut ketersediaan bahan baku lokal penting bagi industri pakan nasional. Tepung ikan bermutu tinggi dibutuhkan untuk mendukung efisiensi biaya dan keberlanjutan industri akuakultur.
“Ketergantungan terhadap pakan dan bahan baku impor seperti tepung ikan masih cukup tinggi, dan pengolahan sisa industri adalah solusi kemandirian budidaya,” ujar Susi.
Susi juga menekankan pentingnya tepung ikan dengan kandungan protein sesuai standar SNI 2715:2013. Standar tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kualitas bahan baku pakan yang dihasilkan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menyebut potensi hasil samping pengolahan fillet ikan lebih besar. Menurutnya, potensi tersebut dapat mencapai sekitar 500 kilogram per hari atau sekitar 10 ton per bulan.
Angka tersebut menunjukkan adanya pasokan bahan baku yang dapat dikembangkan menjadi usaha pengolahan. Namun, pengembangan industri tetap membutuhkan pengelolaan terstruktur dan kemitraan antar pemangku kepentingan.
“Potensi ini terbukti bernilai tinggi jika dikelola secara terstruktur melalui kemitraan yang jelas antar-stakeholder,” kata Sri.
KKP mendorong keterlibatan pengelola PPN Palabuhanratu, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BBPBAT Sukabumi. Unit pakan mandiri bersertifikat CPPIB juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
BBPBAT Sukabumi diposisikan sebagai salah satu offtaker dalam pengembangan ekosistem usaha tersebut. Pola ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan industri mikro dan kecil.
Erwin mengatakan pengolahan hasil samping juga mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Tematik. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat hilirisasi sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru di tingkat lokal.
KKP sebelumnya menggelar Sosialisasi Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Non Pangan di Palabuhanratu. Kegiatan pada 10 September 2026 itu melibatkan pemerintah, pelaku perikanan, akademisi, dan BBPBAT Sukabumi.
Pengembangan tepung ikan lokal menunjukkan bahwa hasil samping perikanan dapat menjadi bagian dari rantai nilai baru. Keberhasilannya akan bergantung pada ketersediaan bahan baku, kualitas produk, kapasitas pengolahan, dan kepastian pasar.