Indonesian Journal, Jakarta — Tidak semua UMKM F&B dibantu dengan cara yang sama oleh pemerintah. Kemendag membedakan bantuan berdasarkan ukuran usaha. Bank Indonesia juga begitu, tapi program mereka memang sengaja hanya menyasar sebagian UMKM, termasuk sektor F&B.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan Kemendag memfasilitasi UMKM yang sudah siap ekspor untuk langsung mencari calon pembeli di luar negeri. Hal ini disampaikan dalam Indonesia F&B Trade Promotion Forum di Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Bagi UMKM mikro dan menengah yang belum siap ekspor, Kemendag membantu mereka menembus retail modern. Roro mengaku turun langsung memastikan retail modern menyediakan etalase khusus produk UMKM di sekitar wilayahnya.
Di sisi pembiayaan, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty Kusumowardhani menyebut skema kredit berbasis invoice. Skema pembiayaan berbasis Purchase Order tersebut ditujukan untuk menguatkan posisi bayar UMKM ke bank. Namun skema ini pada praktiknya jarang menyentuh UMKM yang berjualan langsung ke konsumen.
“Pada umumnya, invoice atau PO terjadi pada UMKM yang masuk dalam rantai pasok industri besar, bukan UMKM yang retail,” kata Anastuty dalam wawancara tertulis, Selasa (11/8/2026).
Artinya, UMKM F&B yang berjualan langsung ke konsumen, seperti pedagang di bazar atau pasar kaget, umumnya tidak bisa mengandalkan skema ini. Untuk kebutuhan pinjaman kecil, Anastuty menunjuk skema pembiayaan lain di luar jalur bank umum.
“Pinjaman di bawah Rp10 juta dengan dokumentasi minimal dapat mengandalkan skema pembiayaan lembaga kredit ultra mikro,” kata Anastuty. Ia mencontohkan PNM Mekaar, Amartha, dan koperasi unit ultra mikro sebagai penyalurnya, dengan sumber dana dari Pusat Investasi Pemerintah.
Data 3.000 UMKM Binaan BI
Soal data 3.000 UMKM binaan BI, Anastuty menjelaskan angka itu bukan basis data nasional yang mencakup seluruh UMKM F&B, melainkan hasil program di tingkat daerah.
“BI di daerah memiliki program pengembangan UMKM melalui jaringan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia,” kata Anastuty. Program ini, menurutnya, utamanya menyasar kelompok tani atau klaster untuk pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak, serta UMKM komoditas unggulan tiap daerah.
Ia menegaskan program pembinaan BI diarahkan untuk pemberdayaan agar UMKM binaan mandiri dalam jangka waktu tertentu, bukan menjangkau seluruh populasi UMKM F&B secara nasional. Model pengembangan ini, menurut Anastuty, juga bisa direplikasi kementerian dan lembaga lain lewat program bersama.
Pasar dalam negeri tetap jadi andalan bagi UMKM F&B yang belum siap ekspor. Dengan populasi mencapai 290 juta jiwa, Indonesia dinilai punya pasar domestik yang besar untuk produk UMKM lokal.
Kesenjangan akses ini turut ditemukan dalam liputan sebelumnya di komunitas Petukangan, Jakarta Selatan. Pelaku UMKM di sana mengaku belum tersentuh program pembiayaan maupun edukasi keuangan dari pemerintah maupun BI